Puluhan Massa MPR Berunjuk Rasa Di Depan Kantor Kejari Rohul
Foto acara aksi damai depan kantor Kejari Rohul / Sigapnews.co.id
Puluhan Massa MPR Berunjuk Rasa Di Depan Kantor Kejari Rohul
ROHUL (Sigapnews.co.id)–Abdul Haris, staf ahli Bupati Rokan Hulu (Rohul), Riau didemo Puluhan orang yang mengatas namakan Masyarakat Peduli Rokan Hulu (MPR)‎ di Kantor Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, Rohul, Jumat pagi (23/3/2018)
Menurut masa MPR, Abdul Haris yang saat ini juga Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) itu, diduga terlibat dalam mengatur sejumlah penggunaan dana pelaksanaan kegiatan belanja yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah, saat menjabat Kabag Umum Setdakab Rohul tahun 2014 lalu.
Aksi damai masa MPR yang dikawal puluhan personel Polres Rohul dan jajaran, pengunjuk rasa diterima oleh Jaksa Fungsional Kejari Rohul Gilang Gemilang SH, MH mewakili Kajari Rohul.
Perwakilan masa MPR, Wicky Yuliandra juga menyerahkan bundel berisi data dugaan korupsi ke pihak Kejari‎ Rohul untuk ditindak lanjuti secepatnya oleh pihak Kejaksaan.
Menurut data yang disampaikan MPR ke Kejari Rohul, setidaknya ada tiga item dugaan mark up anggaran itu, yakni sewa tenda acara,‎ perawatan mobil dinas dan pengadaan bahan bakar solar (BBM).
“Kita MPR menyampaikan empat tuntutan kepada pihak Kejari Rohul sebagai penegakan supremasi hukum yang berkeadilan di daerah berjuluk Negeri Seribu Suluk ini, “kata Wicky.
Keempat tuntutan yang disampaikan massa MPR ke pihak Kejaksaan itu, yakni,
Pertama, minta penegak hukum di Rohul segera memanggil dan memeriksa pejabat Abdul Haris, yang saat itu menjabat‎ Kepala Bagian Umum Setdakab Rohul tahun anggaran 2014.
Kedua, mendesak Kejaksaan untuk segera melakukan pemeriksaan secara intens kepada pejabat tersebut, karena diduga telah melakukan penyelewengan dan mark up anggaran pada beberapa kegiatan.
Ketiga, diminta juga tindak lanjut kasus belanja Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur Desa tahun 2015 yang dinilai merugikan keuangan negara yang menyeret nama-nama pejabat yang pernah bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Rohul, seperti Budhia Kasino, Yusri dan Abdul Haris.
Ke empat, diminta penegak hukum, khususnya Kejari Rohul untuk menegakkan supremasi hukum serta memproses dan menangkap pelaku yang merugikan keuangan negara, sesuai peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
Sementara itu Kajari Rohul yang diwakili Gilang‎ Gemilang berjanji pihak kejaksaan akan melakukan telaah terhadap empat tuntutan massa MPR.
Menyangkut soal kasus Bimtek tahun 2015 yang saat ini masih tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA), Gilang mengaku Kejari Rohul masih menunggu putusan kasasi MA.
“Percayalah, kita akan telaah dan pelajari terlebih dahulu dan akan segera ditindak lanjuti, “janji Gilang.
Sejauh ini Abdul Haris, belum bisa dikonfirmasi terkait tuntutan masa terhadap dugaan mark up anggaran saat dirinya menjadi Kabag Umum Setdakab Rohul 2014 tersebut.
Editor :Tim Sigapnews
