BUMN Dihantam Dugaan Korupsi, Publik Geram dan Desak Reformasi

Pekanbaru - Di tengah gejolak ekonomi yang melanda Indonesia, berbagai kasus dugaan korupsi kembali mencuat, mengguncang kepercayaan publik. Meski pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas korupsi, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

Catatan redaksi beberapa media mengungkapkan bahwa sejumlah kasus korupsi justru melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Erick Thohir.

Salah satu kasus mencolok adalah dugaan korupsi di PT Pertamina, di mana Kejaksaan Agung berhasil mengungkap praktik korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat Pertamina dan broker, dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun. Modus operandi yang digunakan mencakup manipulasi produksi kilang, mark-up harga, serta transaksi minyak berkualitas rendah yang disamarkan melalui proses blending.

Di sisi lain, Garuda Indonesia juga tidak luput dari sorotan. Kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat yang melibatkan mantan Direktur Utama, Emirsyah Satar, menjadi perhatian publik. Bocornya daftar gaji karyawan Garuda Indonesia ke media sosial semakin memperkeruh keadaan.

Dalam daftar tersebut, terungkap bahwa gaji anggota manajemen berkisar antara Rp 25 juta hingga Rp 117 juta per bulan, dengan total mencapai hampir Rp 1 miliar per bulan untuk 14 nama yang tercantum. Hal ini memicu kemarahan publik, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang melanda bangsa.

Menanggapi hal ini, manajemen Garuda Indonesia menyatakan bahwa informasi mengenai gaji tersebut tidak sepenuhnya valid dan meminta publik untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Sementara itu, pengusaha lokal asal Sulawesi Tenggara, Rusmin Abdul Gani, SE, menilai kondisi ini sangat keterlaluan.

"Ini sudah tidak masuk akal. Kondisi ini sungguh di luar akal sehat manusia," ungkapnya saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Rusmin, yang dikenal sebagai pengusaha di bidang pertambangan dan transportasi, menekankan bahwa masih banyak anak bangsa yang memiliki moral, profesionalisme, serta pemahaman teknis dan nonteknis yang kuat.

"Mereka memiliki integritas dan belum terkontaminasi dengan pergaulan elit. Potensi ini bisa diberdayakan pemerintah. Saya yakin mereka lebih siap dan bisa membantu negara dengan standar gaji yang rasional," tegas Rusmin.

Menurutnya, BUMN harus diselamatkan dari praktik korupsi. Ia meyakini bahwa dengan memanfaatkan tenaga profesional berintegritas dengan gaji standar UMR, perusahaan pelat merah bisa terbebas dari praktik kotor.

"Kita harus selamatkan BUMN ini. Saya yakin dengan memanfaatkan mereka, BUMN bisa keluar dari praktik kotor dugaan korupsi meski hanya digaji dengan standar UMR," tandasnya.

Ketika ditanya tentang target waktu untuk membereskan praktik korupsi di tubuh BUMN, Rusmin yang juga merupakan Dewan Pembina DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS) menegaskan bahwa ia sangat yakin dengan potensi yang dimiliki tenaga profesional lokal.

"Mereka bisa segera melakukan konsolidasi internal dan eksternal BUMN karena mereka sangat menguasai kondisi real di lapangan. Bisa cepat mereka bekerja," ujar Rusmin singkat dan tegas.

Kini, semua mata tertuju pada langkah konkret pemerintah dalam memberantas korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN. Dengan dukungan dari pengusaha lokal, harapan untuk mengembalikan wibawa BUMN dan memperbaiki kondisi ekonomi bangsa masih terbuka lebar.