Kasus Djoko Tjandra
Proses Terbongkarnya Kasus Djoko Tjandra, Begini Kata MAKI...
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin, (31/8/2020).(Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
SIGAPNEWS.CO.ID, Jakarta - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut kasus Djoko Tjandra terungkap karena andil dari pihak yang disebut sebagai King Maker. Menurut Boyamin, King Maker membocorkan kasus ini karena jasa mereka menawarkan fatwa bebas dibatalkan oleh Djoko Tjandra.
"Justru proses terbongkarnya kasus ini ada 30 atau 40 persen terbongkar dari kelompok King Maker ini," kata Boyamin dalam webinar yang digelar Nagara Institute, Kamis (17/9/2020).
King Maker, menurut Boyamin, awalnya adalah kelompok yang menawarkan fatwa bebas kepada Djoko Tjandra. Saat itu Djoko Tjandra yang ingin kembali ke Indonesia membuat kesepakatan dengan King Maker agar bisa kembali ke tanah air dengan kondisi bebas. Boyamin menyebut Djoko Tjandra dalam kesepakatan ini akan membayar jasa King Maker sebesar Rp 140 miliar.
Namun seiring berjalan waktu King Maker ini tersingkirkan. Djoko Tjandra lebih memilih skema peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh pengacara Anita Kolopaking. "Merasa tidak dilibatkan lagi, merasa tersingkir, ya otomatis gambarannya timnya tidak akan mendapat rezeki," tuturnya.
Terbongkarnya kasus ini menurut Boyamin karena adanya pecah kongsi. King Maker, kata dia, membongkar ini karena merasa ditinggalkan. "Ada frasa kalau gua nggak makan, lu nggak makan," ujarnya.
Sebelumnya Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan perjanjian kepengurusan fatwa bebas di Mahkamah Agung antara Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya putus di tengah jalan karena Djoko Tjandra merasa akan dirampok. "Ternyata Djoktjan (Djoko Tjandra) curiga, sehingga putus urusan fatwa," ujar Febrie pada 3 September 2020 lalu.
Djoko Tjandra Merasa Dirampok.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan bahwa perjanjian kepengurusan fatwa bebas di Mahkamah Agung antara Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya putus di tengah jalan.
"Ternyata Djoktjan curiga, sehingga putus urusan fatwa," ujar Febrie pada 3 September 2020 lalu.
Berdasarkan sumber yang mengetahui, salah satu alasan mengapa Djoko Tjandra curiga lantaran ia tak pernah menerima tindak lanjut dari tawaran fatwa bebas tersebut. Ia pun sempat menyampaikan rasa kecurigaannya itu kepada mantan pengacaranya, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.
"Karena proposalnya tidak masuk akal. Pada kenyataannya, tidak ada perkembangan atau progress dari apa yang sudah ditawarkan, sehingga Djoko Tjandra merasa ditipu, dan pada Desember 2019, ia tak pernah menghubungi mereka (Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya)," ucap sumber tersebut.
Selain itu, Andi Irfan disebut-sebut mengharuskan Djoko Tjandra menandatangani security deposit yang bakal dijadikan jaminan atas terlaksananya proposal tersebut.
Draft akta kuasa menjual akan diajukan oleh Andi Irfan dan objek yakni berupa aset milik Djoko Tjandra yang mengajukan, untuk selanjutnya dibuatkan akta pembebanan hak tanggungan atau kuasa menjual dengan estimiasi waktu pelaksanaan mulai 13-23 Februari 2020.
Namun setelah menelaah, Djoko Tjandra menemukan kecurangan. Ia menyadari bahwa akta itu akan memberikan kuasa mutlak kepada Andi Irfan, sehingga eks politikus NasDem itu bisa menjual aset Djoko Tjandra kapan pun dan dengan nilai berapa pun yang ditentukan oleh Andi Irfan.
"Untuk itu, Djoko Tjandra merasa mau dirampok." (*)
Liputan: Piter.
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
