DPRD Riau Mundur
Pengganti 6 Anggota DPRD Riau yang Mundur Sudah Ada, Berikut ini Nama-namanya...
Pelantikan empat pimpinan DPRD Riau beberapa waktu lalu.(Foto: Dok. Sigapnews.co.id/Ist).
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dipastikan akan ikut bertarung pada Pilkada sembilan daerah di Riau.
Enam wakil rakyat ini akan diganti dengan pergantian antar waktu (PAW) teman separtai yang suara terbesar.
Enam anggota DPRD Riau yang akan mundur tersebut mulai adalah Zukri Misran Dapil Siak Pelalawan DARI Partai PDI Perjuangan.
Sebagai PAW- nya berdasarkan data di DC1 KPU, maka nama EV Tengger Sinaga yang berhak menggantikan Zukri dari partai PDI Perjuangan.
Tengger sebelumnya juga merupakan anggota DPRD Riau dan duduk sebagai PAW dari Zukri Misran yang juga maju di Pilkada.
Tengger dikenal sebagai pemuka agama Kristiani atau Pastur.
Kemudian nama kedua, Asri Auzar dari Partai Demokrat Dapil Rokan Hilir, sesuai data di KPU, maka Asri Auzar akan digantikan Zulkifli Indra.
Sementara Ketua DPRD Riau juga maju di Pilkada Indra Gunawan Eet Dapil Bengkalis-Dumai-Meranti akan digantikan Yati Komalasari dari Partai Golkar.
Berikutnya, Komperensi yang merupakan kader PAN dari Dapil Inhu-Kuansing akan digantikan seorang akademisi yang juga ahli dalam tata kota Mardianto Manan.
Sedangkan Muhammad Adil yang maju di Pilkada Meranti dari Dapil Bengkalis-Dumai-Meranti akan digantikan Misliadi perwakilan dari PKB.
Untuk Husni Thamrin yang bakal maju di Pilkada Pelalawan dari Partai Gerindra akan digantikan Dona Sri Utami.
Sementara itu, Komisi pemilihan Umum (KPU) Riau sampai saat belum menerima permohonan masuk Pergantian Antar Waktu (PAW) 6 anggota DPRD Riau yang maju dalam pilkada serentak 2020.
Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Riau, Nugroho Noto Susanto.
"Permohonan masuk dari DPRD Provinsi Riau belum masuk. Sebab kalau ada surat masuk tentu segera kami respon paling lama 5 hari sejak surat diterima,"ujar Nugroho.
Harus Ajukan Pengunduran Diri
Sebelumnya, Komisioner KPU Riau Divisi Hukum, Firdaus mengatakan saat ini anggota dewan dan ASN yang maju sebagai kandidat di Pilkada baru sebatas mengajukan surat untuk pengunduran diri.
Namun dalam aturannya, sebelum 9 November Paslon yang berstatus ASN dan Dewan harus berhenti.
"30 hari sebelum pemungutan suara tepatnya 9 November surat pemberhentian mereka harus sudah diterima KPU.â€
“Kalau tidak mengeluarkan SK pemberhentian maka calon akan diberhentikan sebagai bakal calon,"ujar Firdaus kepada Tribunpekanbaru.com .
Menurut Firdaus, pada saat pengantaran berkas awal di KPU, anggota dewan dan PNS hanya menyerahkan surat pernyataan bahwa mereka mengundurkan diri.
Dalam PKPU pasal 46 mereka (DPRD dan ASN) mengajukan surat tersebut ke pihak berwenang.
Di mana untuk dewan kota mengajukan ke Gubernur sedangkan anggota dewan provinsi ke Presiden melalui Mendagri.
"Ada tanda terima dari instansi berwenang bahwa sudah diterima surat pengunduran diri mereka. Bahwa surat pengajuan pengunduran diri sudah diproses,"ujar Firdaus.
Karena lanjut Firdaus untuk syarat saat penetapan nanti, setelah ditetapkan 23 September dokumen itu sudah harus ada.
"Kapan mereka diberhentikan tergantung prosesnya cepat atau lambat, nun yang jelas sebelum 9 November SK pemberhentian sudah ada,"ujar Firdaus.(*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
