Laporkan ke KY
Anggota Komisi II DPRD Laporkan Ketua PN Siak ke Komisi Yudisial
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Siak, Riau, Ariadi Tarigan. (Foto: Sigapnews.co.id/Istimewa).
SIGAPNEWS.CO.ID, SIAK - Wakil rakyat dan juga Ketua Fraksi Hanura, sekaligus anggota Komisi II DPRD Siak, Ariadi Tarigan melaporkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Siak ke Komisi Yudisial (KY) dangan tembusan ke Presiden Jokowi. Ia sendiri yang menenteng berkas pelaporan ke kantor Pos Siak pada Senin (19/8/2019) sore.
"Ya, saya membawa 13 bundelan, dikirim ke alamat yang berbeda setiap bundelan. Alamat pengiriman pertama ke KY, selanjutnya tembusan ke presiden, MA, Ombudsman dan lembaga negara lainnya," kata Ariadi Tarigan di kantor Pos Siak tersebut.
Ia menguraikan, laporannya atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Ketua PN Siak, Bambang Trikoro, hakim, majlis hakim pada perkara Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sak dan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Sak tanggal 17 Juli 2019 atas nama Suratno (dalam kapasitasnya selaku Direktur PT Duta Swakarya Indah/DSI) dan Teten Effendi dalam perkara pidana dugaan menggunakan surat palsu atau menerbitkan izin dengan dasar dan kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Perkara itu diduga berpotensi memiliki konflik kepentingan dengan perkara pidana yang lebih dahulu telah disidangkan dengan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak dengan terdakwanya Misno Bin Karyorejo (dalam kapasitasnya selaku Direktur PT DSI).
"Ada 3 hakim yang sebelumnya menyidangkan perkara PT DSI, yakni Hakim Ketua Rozza El Afrina, hakim anggota Risca Fajarwati dan Selo Tantular. Dalam perkara PT DSI yang lain, ketiganya pula yang ditunjuk. Padahal Ketua PN Siak, Bambang Trikoro sudah sesumbar untuk tidak menunjuk hakim yang sama pada perkara lain PT DSI," kata dia. Laporan tersebut dilayangkan karena ada alasan prinsipil, kata Ariadi.
Ariadi juga mengatakan Saya pernah melakukan hearing berkenaan dengan permasalahan klaim PT DSI pada 2010 atas lahan yang terletak di lintasan jalan Siak- Dayun dan lintasan jalan Siak – Koto Gasib.
Ia menunjukkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13,532 Ha.
Kemudian digunakan untuk memohon penerbitan izin- izin lainya berupa izin lokasi (Inlok) seluas 8.000 Ha dan izin usaha perkebunan dengan luas 8.000 Ha yang diterbitkan oleh Bupati Siak Arwin AS kala itu.
"Berdasarkan hearing tersebut diketahui bahwa PT DSI belum menguasai lahan dan belum memiliki HGU, sebagai konsekwensi pemberian Inlok dan IUP. Oleh karena sebagaimana ditegaskan didalam izin- izin tersebut faktanya sebagian besar lahan yang diberikan izin tersebut adalah lahan milik masyarakat baik yang telah memiliki surat kepemilikan berupa sertifikat maupun surat kepemilikan lainnya," kata dia.
Ariadi juga mengetahui atas lahan yang diberikan izin tersebut termasuk di dalamnya fasilitas umum. Di antaranya jalan lintas Siak- Dayun dan jalan lintas Siak – Gasib, luasnya lebih kurang 54 Ha. Padahal telah diberikan ganti rugi kepada pemilik lahan oleh Pemkab Siak pada 2006 – 2007 menggunakan APBD Siak seharga Rp 20.000 per meter persegi.
"Dalam menjalankan fungsi pengawasan kami selalu memantau dan mengikuti perkembangan perkara yang terjadi antara PT DSI dengan masyarakat pemilik lahan, karena hubungan hukum tanah dengan masyarakat desa Dayun dan sekitarnya telah terjadi pada saat sebelum maupun dalam proses pemberian izin," kata dia.
Karena itu pula ada pengakuan dari Pemkab Siak sendiri melalui pemberian ganti rugi jalan dan pemberian penegasan hak kepada masyarakat. Pemkab Siak menuangkannnya dalam Perda RTRW kabupaten Siak Nomor 1 dan Nomor 6 tahun 2002 agar hukum yang telah hidup di masyarakat ini dapat terjaga dengan baik.
Termasuk seharusnya dihormati oleh PN Siak yang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan objek perkara berupa izin pelepasan kawasan hutan dan izin- izin lainnya yang diterima PT DSI.
"Perkara berkaitan dengan pemberian izin ini dan yang berkaitan dengan itu telah bergulir di pengadilan. Maka saya memperhatikan dan mengawal serta mengawasi apakah pengadilan dalam melakukan tugasnya memberikan keadilan yang sebenar -benarnya dari sudut pandang hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) atau belum," kata dia.
Seharusnya, lanjut Ariadi hal ini merupakan tugas pengadilan yang tidak hanya melihat sisi formal saja dari suatu pemberian izin. Tetapi juga mengkaji perlindungan hukum kepada masyarakat yang berada dalam kawasan izin, termasuk perlindungan hukum kepada Pemda Siak yang telah menggunakan uang APBD untuk melakukan ganti rugi kepada masyarakat.
Faktanya ketika pemberian ganti rugi, PT DSI belum melakukan penguasaan fisik apapun di lapangan. Bahkan belum melakukan kegiatan -kegiatan pendahuluan sebagaimana diperintahkan oleh dictum- dictum yang tertera dalam SK pemberian izin tersebut.
"Dalam melakukan fungsi dewan ketika masalah itu bergulir di persidangan saya hanya berdasarkan pemberitaan media baik cetak maupun online baik nasional maupun lokal," kata dia.
Menurut dia, modus dugaan awal pelanggaran kode etik pada Kamis (18/4/2019), perasaan keadilan masyarakat Siak merasa terusik ketika Ketua PN Siak telah menunjuk majlis yang sama atas perkara terdakwa Suratno Konadi dan Teten Efendi dengan majlis yang memeriksa perkara Misno Bin karyorejo.
Padahal pada Selasa (16/4/2019) Ketua PN Siak Bambang Trikoro akan menunjuk majlis yang tidak ada kaitan dengan hakim yang pernah menangani perkara PT DSI.
"Kata Ketua PN Siak, PN Siak akan bertindak independen dan tidak akan menunjuk hakim yang pernah mengadili perkara dengan perusahaan tersebut dan menjamin bertindak netral pada perkara itu nanti karena perkara PT DSI menjadi perhatian masyarakat Siak selama ini," kata dia.
Pada persidangan 23 April 2019, majlis hakim telah mengetahui dan menyadari sedang menangani perkara yang ada kaitannya dengan PT DSI. Tetapi tetap memeriksa dan melanjutkan persidangan terhadap perkara atas nama Suratno Konadi dan Teten Effendi.
"Majelis ini tidak ada menyinggung sama sekali untuk mengundurkan diri sehingga sampai pada tahap putusan atas kedua perkara tersebut," kata dia.
Berdasarkan pantauan saya, ada perkara lain yang mengancam kemandirian hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di Teten dan Surarno, yaitu salah seorang majelis ini juga pernah menangani 2 perkara perdata yang juga disidangkan di pengadilan Negeri Siak sebelumnya. Perkara itu Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Siak tanggal 13 Juni 2016 atas nama Jimmy selaku Penggugat dan Nomor 02/PDT/G/2017/PN.SIAK tanggal 14 Februari 2017 atas nama Steven Loren.
"Sekaligus adanya kemungkinan konflik kepentingan, menghindari hubungan baik langsung atau tidak langsung, prasangka dan pengetahuan atas fakta," kata dia.
Keterusikkan rasa keadilan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat ini ternyata terbukti setidak -tidaknya tercermin dari kedua putusan perkara tersebut. Sebab, kata Ariadi terkesan PN Siak tidak melindungi kepentingan masyarakat banyak.
"Seharusnya perkara ini diperiksa oleh majelis yang berbeda sehingga diperoleh suatu pembanding dalam melihat suatu kasus dari sudut pandang rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat (living law)," kata dia.
Ariadi juga merasa dilecehkan Humas PN Siak, Bangun Sagita Rambe yang menanyakan background pendidikannya melalui media massa. Ariadi menganggap Bangun Sagita Rambe tidak sepantasnya meragukan kecakapan intelektualitas seseorang.
"Dia juga tidak etis menanyakan saya sarjana hukum atau tidak. Karena sebagi warga kita berhak bersuara tentang kondisi pengadilan," kata dia. (*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian
Editor :Tim Sigapnews
