THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS dituding bernuansa politik.
TKN Jokowi Sangkal Politisasi THR PNS: Mikir Jernih Gitu Lho!
Direktur Penggalangan Pemilih Muda TKN Bahlil Lahadalia (Foto: /ariaton/Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Sigapnews.co.id, Jakarta - Kebijakan pemerintah dengan pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS dituding bernuansa politik. Namun Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menepisnya."Kita harus menghargai niat baik pemerintah. Kalau aturannya berpihak baik kepada rakyat, kenapa harus kita kaitkan dengan politik?" ujar Direktur Penggalangan Pemilih Muda TKN Bahlil Lahadalia di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).'
"Harus berpikirnya yang jernih gitu lho," timpal Bahlil kemudian.
Bahlil menilai percepatan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada PNS merupakan suatu langkah yang tepat. Menurutnya, kebijakan yang dibuat pemerintah mengutamakan kesejahteraan rakyat.
"Kalau saya sebagai karyawan dikasih gaji dan tunjangan lebih awal jauh lebih baik dong. Kenapa dibawa politik?" ucapnya.
"Dan kalau dibilang politik, memang pemerintah itu punya kewenangan membuat aturan politik untuk kesejahteraan rakyat. Itu namnya politik bernegara," sambung Bahlil yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut.
Seperti diketahui, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019. (*)
Liputan : Ariston
Editor : Ariston
Sumber : Detik.com
Editor :Tim Sigapnews
