Aktivis Rohul Pertanyakan Kekosongan Wakil Bupati Rohul

ROHUL – Bupati dalam hal otonomi daerah adalah sebutan untuk kepala daerah pada tingkat wilayah kabupaten. Bupati dipilih bersama wakil bupati secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis karena di usung oleh partai politik dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Akhir-akhir ini mulai hangat kembali pembahasan tentang kekosongan salah satu jabatan strategis di pemerintahan yaitu kekosongan wakil bupati kabupaten Rokan Hulu yang membuat salah satu putra daerah Rokan Hulu Wikki Yuliandra angkat bicara melihat fenomena ini.

Wikki Yuliandra menilai kekosongan Wakil Bupati ini seakan akan ada pembiaran dari pihak Eksekutif, kurang tegasnya DPRD serta kurang seriusnya Partai pengusung dalam penempatan wakil bupati sekarang.

Karna berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1), Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota, Ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Wikki Yuliandra yang juga Kabid Pembina Aparatur Organisasi (PAO) HMI Cabang Persiapan Rokan Hulu ini, "Kita juga ada rasa sedih melihat kondisi tatanan elit pemerintahan Rokan Hulu pada hari ini, karna bukan hanya tentang kosongnya Wakil Bupati,

Tetapi juga tentang kesejahteraan Sosial, Pelayanan, pembangunan SDM serta Visi Misi yang di gembar gemborkan saat kampanye belum maksimal dalam realisasinya, maka dari itu saya mempopulerkan Hastag selamatkanrohul."