UPTD PKB kota Pekanbaru Dibawah Pimpinan Sarwono Telah Melaksanakan Perda No 9 Tahun 2012
Sarwono Plt UPTD PKB Dishub Kota Pekanbaru.
Sigapnews.co.id | Pekanbaru - Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kenderaan Bermotor (PKB) telah melaksanakan Perda Nomor 9 tahun 2012.
Hal itu diungkapkan PLT kepala UPTD PKB kota Pekanbaru Sarwono didampingi Kepala Sub Bagian TU Zulfahmi kepada media sigapnews.co.id, Selasa (7/3) diruang kerjanya di Jalan Subrantas, Pekanbaru.
"Kita sudah melaksanakan amanat Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi pengujian kenderaan bermotor", ucap Sarwono.
Berdasarkan barang bukti berupa kwitansi yang ditemukan media sigapnews.co.id memang sudah sesui dengan Perda Nomor 9 tahun 2012.
Ketua LSM Pemantau Kinerja Pelayanan Publik (PKPP) Yefrizal mengapresiasi penerapan Perda Nomor 9 ini karena masyarakat tidak diberatkan dan dibohongi.
"Kita mengapresiasi kinerja UPTD PKB kota Pekanbaru dibawah kepemimpinan Sarwono.Ini berbeda dengan temuan kita sebelumnya yang dijabat oleh Refdi." terang Yefrizal
Banyaknya pertanyaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media tentang adanya pungutan biaya denda terlambat uji melebihi dari Perda. Hal ini tidak dipungkiri oleh Ketua Ikatan Pengujian Kenderaan Bermotor (IKPBI) Provinsi Riau Edi Sofyan.
Kelebihan pembayaran itu terjadi sebelum Sarwono menjabat selaku kepala UPTD", ungkap Edi Sofyan
Berdasarkan informasi yang didapat media sigapnews.co.id berupa bukti pembayaran memang adanya kelebihan denda pembayaran sewaktu dijabat Repdi
"Pekerjaan Repdi tidak sesuai Perda kota Pekanbaru diantaranya banyaknya armada (kenderaan) yang tidak dihadirkan untuk melakukan pengujian dan ini merupakan syarat mutlak dari sebuah pengujian", tambah Yefrizal
Repdi saat ditemui media sigapnews.co.id sewaktu masih menjabat UPTD PKB mengatakan pekerjaan yang dilakukannya tersebut sudah dari dulu dan dia hanya melanjutkan pekerjaan.
"Kalau dilihat dari faktur pembayaran memang terjadi kelebihan pembayaran denda terlambat uji dan ini harusnya dikembalikan kepada negara atau masyarakat," ujar Edi Sofyan kepada media Sigapnews.co.id. beberapa waktu yang dulu sewaktu dijabat Repdi selaku kepala UPTD PKB
Bahkan Repdi mengatakan apa yang dilakukannya telah mendapat persetujuan dari Inspektorat kota Pekanbaru, Dispenda Kota Pekanbaru, dan BKAD kota Pekanbaru.
Editor :Tim Sigapnews
