Diselenggarakan KPK RI
Walikota Simak Pidato Presiden di Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST, MT turut menyimak pidato Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam Kegiatan Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.
Pidato Presiden yang disimak dengan cara virtual itu disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8).
Jokowi menyampaikan, pemerintah terus berupaya memperbaiki regulasi-regulasi yang ada saat ini. Meski itu, Jokowi meminta penegak hukum tidak memanfaatkan regulasi yang belum baik ini untuk menakut-nakuti eksekutif serta masyarakat.
"Saya ingatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini dan yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat," ujar Jokowi dalam sambutannya.
Setelah mencermati pesan dari Presiden Walikota Pekanbaru menjelaskan, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar kepada penyalahgunaan regulasi yang menakut-nakuti dan memeras eksekutif serta masyarakat membahayakan agenda nasional. Hal itu membuat pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat menjadi lamban dan tidak bisa bergerak.
"Tadi, kami simak Pak Presiden, mengingatkan aparat penegak hukum, pengawas yang melakukan hal ini adalah musuh kita semuanya dan musuh negara. Presiden tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran ini," papar Walikota.
Saat ini, pemerintah tengah berupaya membenahi regulasi-regulasi yang berbelit-belit dan tidak memberikan kepastian hukum. Presiden menekankan regulasi yang membuat para pejabat birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi harus dirombak serta disederhanakan.
Disebutkan Walikota, Presiden juga mengingatkan kembali, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menggunakan sanksi, selain juga beban moral individu atas rasa malu bila terlibat praktik korupsi, mulai malu terhadap keluarga dan juga Tuhan Yang Maha Esa.
Ketua KPK RI, Firli Bahuri mangatakan bahwa KPK harus tetap memgang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, katanya KPK harus didukung dengan kekuatan yang lebih memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain.
Mengutip perkataan Presiden Jokowi dalam Rakor pengawasan internal BPKP beberapa waktu lalu, Firli menyebutkan upaya pencegahan korupsi harus terus dilakukan, tidak alasan untuk menunda-nunda aksi dari mencegah korupsi dalam pemberantasan korupsi.
"Jangan menyebar ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Jangan menggigit orang yang tidak bersalah. Tetapi kalau masih ada yang membandel, masih ada yang berniat korupsi, maka silahkan jalankan tugas bapak ibu untuk mengigit mereka dengan keras. Uang negara harus diselamatkan dan kepercayaan rakyat harus dijaga," ujarnya.
Dalam ANPK nantinya akan menampilkan sejumlah rangkaian gelar wicara (talkshow), yang disampaikan oleh Kepala Kementerian/Lembaga, Direksi BUMN, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Kepala Desa.
"tujuan dari pelaksaan gelar wicara adalah membangun ulang pemahaman, dan signifikansi pembacaan yang tepat, dari para peserta ANPK mengenai aspek-aspek pencegahan korupsi dalam Stranas PK, serta bagaimana cara melaksanakannya," terangnya.
Dalam kesempatan itu, ada enam tema gelar wicara yang akan digelar, yakni Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Program Subsidi Pemerintah, Penerapan E-Katalog dan Market Place dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Keuangan Desa, Penerapan Manajemen Anti-Suap, Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha, dan Reformasi Birokrasi. Terakhir, akan ada penyerahan penghargaan kepada beberapa Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
"Mereka dinilai telah melakukan praktik baik (good practice) dalam aksi-aksi pencegahan korupsi di lingkup kerjanya. Praktik ini diharapkan dapat ditiru atau direplikasi oleh instansi dan pemerintah daerah lainnya," tutup Firli. (Advertorial/Humas Pemko)
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
