PSU di 24 Daerah! Mendagri Tito Peringatkan Potensi Konflik Politik

Jakarta - Sebanyak 24 daerah di Indonesia dijadwalkan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Pemilu Serentak 2024. Keputusan ini diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran administratif dan kecurangan yang memengaruhi jalannya proses pemungutan suara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa PSU merupakan langkah untuk menjaga integritas dan kredibilitas hasil pemilu.

“Mungkin isu mengenai Pilkada ini dianggap sudah selesai, tapi kita tidak boleh underestimate. Ini menyangkut mobilisasi massa dan potensi kerawanan yang cukup tinggi di daerah,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pilkada Ulang dan PSU secara virtual, Jumat (21/3/2025).

24 Daerah Terlibat PSU, Siapa Saja?

Dari 24 daerah tersebut, beberapa akan melaksanakan PSU secara keseluruhan, sementara lainnya hanya di sebagian wilayah. Daerah yang harus menggelar PSU sepenuhnya antara lain:

* Provinsi Papua

* Kabupaten Pasaman

* Kabupaten Mahakam Ulu

* Kabupaten Bovel Digoel

* Kabupaten Tasikmalaya

* Kabupaten Empat Lawang

* Kabupaten Serang

* Kabupaten Pesawaran

* Kabupaten Kutai Kartanegara

* Kabupaten Gorontalo Utara

* Kabupaten Bengkulu Selatan

* Kabupaten Parigi Moutong

Sementara itu, daerah yang hanya melakukan PSU di sebagian wilayah meliputi:

* Kabupaten Siak

* Kabupaten Barito Utara

* Kabupaten Magetan

* Kabupaten Buru

* Kabupaten Bangka Barat

* Kabupaten Kepulauan Talaud

* Kabupaten Banggai

* Kabupaten Bungo

* Kabupaten Pulau Taliabu

* Kota Sabang

Tito mengimbau seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama PSU berlangsung. Ia memperingatkan bahwa pertarungan politik di daerah-daerah ini masih sengit dan berpotensi menimbulkan gesekan antarpendukung.

“Situasi Kamtibmas harus menjadi atensi, karena polarisasi politik masih kuat. Jangan sampai kita underestimate,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan agar semua pihak mewaspadai potensi politik uang (money politics) dalam PSU. Menurutnya, praktik ini tidak hanya merusak demokrasi tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih besar.

Aparat Diminta Bertindak Tegas

Untuk memastikan PSU berjalan aman dan lancar, Tito meminta aparat keamanan, termasuk TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), meningkatkan koordinasi dan pengawasan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang berusaha mengganggu proses demokrasi.

“Tolong TNI/Polri dan BIN benar-benar menjaga keamanan agar PSU berjalan aman, lancar, dan tidak menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.

Dengan berbagai langkah pengamanan dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap PSU dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemilu yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.