Covid-19 Riau
Covid-19 di Riau Melonjak, Ahli Epidemiologi Sarankan PSBM Sampai ke RT/RW
Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Provinsi Riau, dr Wildan Asfan Hasibuan MKES (Epid), Minggu (20/9/2020). (Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Provinsi Riau, dr Wildan Asfan Hasibuan MKES (Epid), Minggu (20/9/2020) mengingatkan pemerintah agar serius dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di Riau.
Pesan ini disampaikan Wildan menyusul terjadinya peningkatan penambahan kasus baru pasien positif Covid-19 di Riau yang cukup signifikan sejak beberapa pekan belakangan ini.
"Jika kita gagal dalam upaya pencegahan, maka sebanyak apapun fasilitas layanan kesehatan yang disiapkan itu tidak akan mampu mengejar kecepatan penularan Covid-19," kata Wildan.
Tidak hanya itu, jika pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota tidak bisa menahan laju pertambahan kasus Covid-19 di Riau, dampaknya, petugas medis yang ada akan kewalahan. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya tenaga medis yang terlatih di Riau.
"Tenaga kesehatan terlatih kita di Riau sangat terbatas," ujarnya.
Untuk itu, dr Wildan menyarankan agar pemerintah kabupaten/kota, khususnya yang sudah berstatus zona merah agar segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSMB) secara ketat dan disiplin.
"Kami menyarankan PSBM itu harus dijalankan sampai ketingkat RT dan RW," katanya.
Tidak hanya itu, dr Wildan juga menyarankan pemerintah daerah, agar pencegahan serius dalam melakukan pencegahan.
Jika tidak mampu bergerak sendiri, cara yang paling efektif adalah dengan mengandung tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik dan organisasi profesi untuk sama-sama turun ke lapangan mensosialisasikan dan mengajak masyarakat akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan dan bahaya Covid-19.
"Harus melibatkan tokoh masyarakat, ormas, parpol, organisasi profesi dan lain-lain," katanya.
Selain itu, untuk menekan laju penyebaran Covid-19, khususnya di zona merah, harus digencarkan kembali kampanye 3M. Yakni Memakai Maker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
"Pembagian masker itu jangan hanya sekedar seremonial di tingkat provinsi dan kabupaten kota saja. Tapi harus masif sampai ke tingkat desa," ujarnya.
Tidak hanya itu, tracing dan pemeriksaan swab juga harus gencar dilaksanakan. Sebab semakin banyak orang yang dilakukan tes swab, akan semakin bagus untuk mendeteksi secera dini penyebaran Covid-19. Sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Di kecamatan-kecamatan yang zona merah dan menerapkan PSBM itu harus dilakukan pemeriksaan kepada seluruh warganya. Kemudian kontak tracing itu juga harus diperbanyak," katanya.
Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Tidak hanya untuk individu atau perorangan tapi juga pelaku usaha harus diberikan sanki tegas jika ditemukan membandel tidak ingin mematuhi protokol kesehatan.
"Kalau tidak ada penegakan hukum ya seperti inilah, karena kita tau sama tau lah, masyarakat kita ini kan tingkat kedisiplinanya pas-pasan, sehingga harus ada sanksi tegas, termasuk kepada pengusaha yang mengabaikan protokol kesehatan," kata Wildan. (*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
