Kumham Riau

Kanwil Kemenkumham Riau Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, Luncurkan Aplikasi Pusaka Riau

Author Sigapnews.co.id

Kamis, 03 September 2020 - 00:00:00 WIB

Kanwil Kemenkumham Riau Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, Luncurkan Aplikasi Pusaka Riau

Kakanwil KUMHAM Riau meluncurkan aplikasi Pusaka Riau sistem pembentukan hukum terintegrasi di Provinsi Riau, Kamis (3/9/2020). (Foto: Sigapnews.co.id/Ist).

SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Riau saat ini terus berbenah dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan yang ramah Hak Asasi Manusia (HAM).

Diantaranya adalah merevitalisasi fungsi Kantor Wilayah sebagai Law and Human Rights Center, serta meluncurkan sistem penyelenggaraan pembentukan hukum terintegrasi di provinsi riau yang diberi nama aplikasi Pusaka Riau.

Kamis (3/9/2020) bertempat di Kantor Kanwil Kemenkumham Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Kakanwil KUMHAM Riau meluncurkan aplikasi Pusaka Riau sistem pembentukan hukum terintegrasi di Provinsi Riau.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Ibnu Chuldun mengatakan Aplikasi Pusaka Riau merupakan sebuah sistem yang bisa diakses secara online yang melibatkan peran serta masyarakat pada setiap proses pembentukan produk hukum daerah.

Untuk semakin menggaungkan semangat meraih predikat WBK/WBBM. Untuk itu, Ibnu Chuldun, mengajak jajarannya untuk memanfaatkan media sosial untuk dijadikan sebagai sarana penyebaran kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil Kumham Riau dan sebagai wadah untuk menampung keluhan dan aspirasi publik.

"Aplikasi ini soft launching. Artinya, kami masih menerima masukan apa kelemahan dan kekurangan apa kelemahan dari aplikasi ini. Dan dalam waktu dekat kami akan menyempurnakan aplikasi ini. Kamu juga menyadari kekurangan dan kelemahan dari aplikasi ini,"ujarnya.

Melalui Aplikasi Pusaka Riau, masyarakat di Bumi Lancang Kuning kini dapat berpartisipasi langsung dalam penyusunan rancangan produk hukum, khususnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Sejauh ini, aplikasi tersebut merupakan satu-satunya wadah yang dapat mengakomodir peran dan fungsi masyarakat dalam penyusunan produk hukum daerah. Diharapkan, aplikasi ini nantinya dapat menjadi pilot Projet bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

"Alhamdulillah, layanan hukum di jajaran kami, yaitu dari Divisi Pelayanan Hukum, berkonsultasi dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan dan juga Balitbang Kementerian Hukum dan Ham, berinisiatif membuat suatu aplikasi yang diberi nama Pusaka Riau," kata Ibnu.

"Melalui aplikasi ini, kita ingin mengoptimalkan fungsi dan peran masyarakat dalam dalam rangka pembentukan Perda ini. Mulai dari penyusunan sampai dengan penyebarluasan," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, untuk membuka aplikasi Pusaka Riau, masyarakat dapat mengakses https://riau.hukumdaerah.id di berbagai macam perangkat yang dimiliki, baik melalui smartphone, tablet, maupun laptop dan PC.

Masyarakat yang mengakses, terlebih dahulu wajib mendaftarkan diri sebagai peserta dengan mengisi form yang tersedia di laman tersebut.

Setelah mendaftar, masyarakat kemudian dapat melihat apa saja rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang diajukan untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Tak hanya itu, masyarakat juga dapat melakukan review, memberikan saran dan masukan terhadap Ranperda yang tengah disusun. Di mana, semua partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di laman tersebut akan otomatis terekam di dalam sistem. (*)

Liputan: Brian

Editor : Robinsar Siburian.

Editor :Tim Sigapnews