Korupsi di Kuansing
Sidang Dugaan Korupsi Rp 10,4 M di Kuansing Digelar Jumat Akan Datang
.jpg)
Lima tersangka (pakai rompi merah jambu) Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kuansing anggaran APBD 2017 digiring ke mobil tahanan untuk dijebloskan ke penjara pada Selasa sore (20/7/2020). (Foto: Sigapnews.co.id/Ist),
SIGAPNEWS.CO.ID, TELUK KUANTAN - Kasus dugaan korupsi Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kuansing anggaran APBD 2017 dimana kerugian negara diperkirakan Rp 10,4 Miliar akan memasuki babak baru. Jumat ini (4/9/2020), persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru akan dimulai.
"Jumat tanggal 4 jam 14.00 WIB sidang dimulai," kata kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing Hadiman SH, MH melalui Kasi Pidsus Roni Saputra SH, Rabu (2/9/2020).
Persidangan sendiri digelar secara daring, sebab masih pandemi Covid-19. Ada lima tersangka dalam kasus rasuah ini.
Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru, Rosdiana Sitorus SH mengatakan hal yang sama terkait jadwal sidang. Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru telah menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya.
"Majelis hakim sudah ditunjuk oleh Ketua (Pengadilan). Untuk hakim ketua pak Faisal SH, MH. Sedangkan hakim anggotanya Darlina Darwis SH, MH dan Rahman Silaen SH, MH," Rosdiana Sitorus SH.
Dia menambahkan, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, persidangan digelar dengan skema video conference (Vidcon). "Sidang perdana hari Jumat (4/9/2020) mendatang. Digelar secara Vidcon," tuturnya.
Untuk 5 orang tersangka itu, berkas perkaranya dipecah menjadi 5 berkas dakwaan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam persidangan.
Kasus ini sendiri menyeret mantan Plt Sekda Kuansing Muharlius yang ditetapkan sebagai tersangka. Muharlius selaku pengguna anggaran (PA) pada enam kegiatan tersebut.
Empat tersangka lainnya yakni M Saleh ; mantan Kabag umum Setda Kuansing dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada enam kegiatan tersebut. Verdy Ananta ; mantan bendahara pengeluaraan rutin di Setda Kuansing dan pada enam kegiatan tersebut.
Hetty Herlina ; mantan Kasubag kepegawaian Setda Kuansing dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada lima kegiatan. Terakhir, Yuhendrizal ; mantan Kasubag tata usaha Setda Kuansing dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada satu kegiatan.
Bupati Kuansing Drs H Mursini dan wakilnya Halim juga diperiksa teekaot kasus ini walau sebagai saksi. Pejabat Pemkan Kuansing lainnya juga ikut diperiksa. Bahkan dua mantan anggota DPRD Kuansing periode 2014 - 2019 juga diperiksa.
Anggaran yang diduga di korupsi tersebut terdapat pada APBD 2017 Pemkab Kuansing. Ada enam kegiatan di bagian umum Setda Kuansing yang diduga jadi bancakan para tersangka.
Enam kegiatan tersebut yakni Kegiatan dialog atau audiensi dengan toko-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat ; Penerimaan kunjungan kerja pejabat negera/dapertemen/lembaga pemeringah non dapeetemen/luar negeri ; Rapat koordinasi unsur muspida ; Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah ; Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah dan terakhir Penyediaan makan dan minum (rutin).
Total nilai enam kegiatan tersebut pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yakni sebesar Rp 13.300.600.000. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 13.209.590.102.
Padahal anggaran yang dikeluarkan hanya sebesar Rp 2.449.359.263 dan pajak sebesar Rp 357.930.313. Sehingga terdapat selisih bayar atau kerugian negara Rp 10.462.264.516.
Dari kerugian negara tersebut, sudah dikembalikan sebesar Rp 2.951.910. Sisa kerugian negara yang belum dibayarkan sebesar Rp 7.451.038.606.
Melihat angka tersebut, hampir 76 persen lebih anggaran diduga dikorupsi. Hanya sekitar 24 persen yang digunakan untuk enam kegiatan tersebut.
Pola korupsi yang dilakukan lima tersangka yakni mark up. Ini diketahui pihak Kejari Kuansing setelah melakukan pemeriksaan saksi. Total 48 saksi yang diperiksa.
Dari 48 saksi yang diperiksa tersebut sebanyak 29 orang berasal dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang diperiksa mengatakan hampir semua LPJ yang dibuat tersangka tidak sesuai dengan kwitansi real.
Lima tersangka sendiri ditahan sejak 20 Juli lalu. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 1 April lalu.
Lelima tersangka dalam kasus rasuah ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1), jo pasal 3, jo pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.
Untuk pasal 2 ayat (1), ancaman hukumannya paling singkat pidana penjara selama 4 tahun paling lama 20 tahun. Selain itu denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar. Sedangkan ancaman pasal 3, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta. (*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
