Ancam Kebebasan Pers
Nilai Ancam Kebebasan Pers, Ketua PWI Sumut Minta RKUHP Dikaji Ulang
Ketua PWI Sumut, H Hermansjah SE. (Foto: Sigapnews.co.id/Istimewa).
SIGAPNEWS.CO.ID, Medan - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Hermasyah, meminta DPR mengkaji ulang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pasal 281 yang dianggap dapat mengancam kebebasan pers.
"RKUHP ini merupakan ancaman bagi kita (pers) yang ada di Indonesia," kata dia, Jumat (30/8/2019).
Menurut dia, selama ini pers selalu berpedoman dengan UU Pers Tahun 1999 Nomor 40 tentang Kebebasan Pers dalam mengumpulkan informasi menuliskan hingga mempublish kepada masyarakat.
Untuk itu, ia menekankan kepada DPR agar menarik kembali RKUHP pasal 281 poin c mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung atau memperbolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat memengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan akan dipidana.
"Kaji ulang lagi dan tarik kembali RKUHP itu sebelum diciptakan," tegas Hermansyah.
Ia sendiri berharap, kebebasan pers saat ini jangan kembali lagi pada saat jaman orde baru. "Satu sisi mempublish, satu sisi bagi insan pers tidak bebas. Jadi jangan lagi kita balik ke jaman orde baru," ujar dia.
Menurutnya, kebebasan pers di Indonesia saat ini telah diapresiasi oleh dunia. "Kita sudah diapresiasi dunia karena kebebasan pers sesuai UU pers," ungkapnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers dalam memberitakan sidang di pengadilan. Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform Erasmus Napitupulu mengatakan ancaman ini tertuang dalam pasal 281 draf RKUHP versi teranyar.
Poin c pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat memengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan akan dipidana.
Ancaman pidananya ialah maksimal satu tahun penjara dan denda kategori II, yakni Rp 10 juta. "Pasal itu tidak jelas. Dia menutup ruang kritik ke pengadilan dan hakim," kata Erasmus, Rabu, (28/8/2019).
Menurut Erasmus, jika tujuannya adalah menjaga wibawa pengadilan, RKUHP cukup mengatur dengan pasal-pasal yang merintangi peradilan saja. Dia menilai tak seharusnya RKUHP masuk ke isu yang tak jelas dan mengancam kebebasan pers dalam meliput dan memberitakan persidangan.
Selain poin c yang dianggap mengancam kebebasan pers, pasal 281 itu mengatur hukuman pidana terhadap orang yang (a) tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan dan (b) bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.(*)
Liputan: Musa Nst
Editor : Robinsar Siburian
Editor :Tim Sigapnews
