HKN 2026 di Riau bersama Menteri Fadli Zon, LAMR Perjuangkan Warisan Melayu Diakui UNESCO
Ketum DPH LAMR Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyampaikan agenda tersebut kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam kegiatan Arak-arakan Keberagaman, Persebatian Antaretnis.
PEKANBARU – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mendorong pengakuan internasional terhadap warisan budaya Melayu, termasuk Layang Kuau, Zapin, dan Pacu Jalur, saat puncak peringatan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) 2026 di halaman Balai Adat LAMR, Pekanbaru, Ahad (18/10/2026).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyampaikan agenda tersebut kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam kegiatan Arak-arakan Keberagaman, Persebatian Antaretnis. Ribuan peserta dari berbagai paguyuban mengikuti kegiatan yang menampilkan keberagaman masyarakat di Bumi Lancang Kuning.
Taufik menegaskan, arak-arakan tersebut bukan sekadar perayaan, melainkan simbol persatuan sekaligus representasi kekayaan budaya Riau. Empat jalur arak-arakan, jelasnya, merepresentasikan empat sungai besar, yakni Rokan, Siak, Kampar, dan Indragiri.
Ia juga menyampaikan perjuangan LAMR bersama berbagai pihak untuk mengusulkan tokoh Melayu Abdul Wahab Rokan sebagai pahlawan nasional. Selain itu, LAMR mendorong pengakuan terhadap sejumlah warisan budaya Riau di tingkat UNESCO.
Taufik mengapresiasi kehadiran Fadli Zon dan partisipasi komunitas, paguyuban, serta pihak swasta. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, termasuk peserta yang membiayai keikutsertaannya secara mandiri, menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi meminta dukungan Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pelestarian situs sejarah, kelembagaan budaya, dan pembinaan seniman di seluruh 12 kabupaten/kota di Riau.
Syahrial turut menyoroti revitalisasi Museum Sang Nila Utama dan Istana Siak serta pelestarian kawasan Candi Muara Takus. Pemprov Riau juga berharap Balai Pelestarian Kebudayaan dapat segera dibentuk di Riau. Pemerintah provinsi, katanya, telah menyiapkan tiga alternatif lahan untuk pembangunan kantor perwakilan tersebut.
Selain pelestarian situs, Syahrial mendorong penelitian sejarah Melayu, inventarisasi manuskrip, dan dokumentasi tradisi lokal. Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap tanah adat, termasuk yang berkaitan dengan persoalan lahan perkebunan sawit di kawasan hutan.
“Bahagialah kita hidup di tanah Riau Melayu, karena rumah besar bagi semua suku,” ujar Syahrial.
Upaya tersebut diharapkan memperkuat pelestarian warisan Melayu sekaligus menjaga keberagaman sebagai fondasi pembangunan kebudayaan di Riau.
Editor :Tim Sigapnews
