Pemprov Riau Pacu Pembangunan PSEL Kolaboratif untuk Atasi Krisis Sampah

PEKANBARU - Upaya percepatan pengolahan sampah menjadi energi listrik kembali ditegaskan Gubernur Riau Abdul Wahid saat memimpin rapat koordinasi bersama Bupati Siak Afni Z dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di Rumah Dinas Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (3/11/2025). 

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan daerah dalam membangun fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai proyek prioritas nasional.

Rapat berlangsung dinamis dengan paparan teknis serta penegasan komitmen dari tiga daerah yang akan bekerja sama dalam penyediaan pasokan sampah.

Abdul Wahid menyebut pembangunan PSEL merupakan mandat langsung pemerintah pusat dan harus dijalankan dengan standar kesiapan yang matang.

“Kita kumpul hari ini dalam rangka menangani pengelolaan sampah yang diberikan penugasan oleh negara melalui Danantara untuk dikelola dengan skema pembiayaan. Untuk itu, kita harus mempunyai kesiapan dalam pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL),” ujar Gubernur.

Abdul Wahid menjelaskan, komunikasi intensif telah dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemerintah pusat, kata dia, mendorong agar proyek PSEL di Riau dikembangkan melalui sinergi kabupaten/kota agar pengelolaannya komprehensif.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri LH, bagaimana ini supaya bisa didorong. Oleh karena itu, Menteri LH RI mengirimkan Kepresnya kepada saya kalau bisa dikolaborasikan dengan kabupaten/kota, supaya dapat dikelola,” jelasnya.

Provinsi Riau disebut telah menyiapkan lahan sekitar 40 hektare di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagai lokasi fasilitas PSEL. Sampah dari Pekanbaru, Siak, dan Kampar akan menjadi suplai utama yang diolah secara terintegrasi.

“Ini menjadi sampah komunal yang bisa ditampung, ada Siak, Kampar, dan Pekanbaru. Kami pihak provinsi sudah mempunyai lahannya sekitar 40 hektare,” sebutnya.

Mengenai pendanaan, Abdul Wahid menegaskan pemerintah pusat telah menyiapkan skema yang tidak membebani APBD. Melalui Danantara dan BUMN, proyek akan didukung kontrak jual beli listrik oleh PLN.

“Skema pembiayaan, pembelian listrik oleh PLN sebesar USD 20 cent/kWh. Pemerintah daerah tidak membayar tipping fee dan jaringan listrik menjadi tanggung jawab PT PLN,” terangnya.

Riau disebut memenuhi syarat minimal pasokan sampah 1.000 ton per hari. “Jika berdasarkan data, timbulan sampah di Kota Pekanbaru 1.011 ton per hari, Kabupaten Siak 192 ton per hari, dan Kampar 350 ton per hari. Artinya jika kita berkolaborasi, syarat itu sudah terpenuhi,” jelas Gubernur. Ia menegaskan potensi energi ini sangat besar untuk memperkuat ketahanan energi daerah.

Plt Kepala DLHK Riau, Embiyarman, menilai PSEL sebagai terobosan pengelolaan sampah yang bernilai tambah dan sejalan dengan Perpres 109/2025 tentang percepatan fasilitas energi dari sampah serta RPJMN 2025–2029.

“PSEL ini tentu saja menjadi solusi strategis pengelolaan sampah sekaligus penyediaan energi untuk kita. Dengan lahan yang sudah ada dan dukungan teknologi waste to energy hingga komposting, saya yakin proyek ini akan menjadi warisan penting bagi masa depan Riau,” pungkasnya.

Pemprov Riau kini menargetkan seluruh tahapan persiapan selesai tepat waktu agar konstruksi PSEL dapat dimulai secepat mungkin dan menjadi model integrasi pengelolaan sampah modern di Sumatera.