Pemko Dumai Prioritaskan Penanganan Banjir Rob dan Infrastruktur 2026–2027

Sigapnews.co.id, Dumai - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Riau, memfokuskan agenda pembangunan 2026–2027 pada penanggulangan banjir eob, pembangunan infrastruktur strategis, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Dumai, Paisal, dalam pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai, Selasa (24/2/2026).

Menurut Paisal, salah satu prioritas utama tahun 2026 adalah penanganan banjir air rob yang selama ini menjadi tantangan di sejumlah wilayah pesisir Dumai. Selain itu, pembangunan Jalan Lingkar Parit Kitang dan perbaikan jalan kota, provinsi, hingga nasional yang melintasi Dumai juga menjadi fokus percepatan.

“Kami akan optimalkan seluruh Perangkat Daerah untuk bekerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Dukungan seluruh elemen masyarakat sangat kami harapkan agar agenda yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik,” ujar Paisal.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai, Budhi Hasnul, menjelaskan forum perangkat daerah ini menjadi tahapan penting dalam menyusun rencana kerja 2027 yang selaras dengan RPJMD dan RPJMN.

Dalam pemaparannya, Bappeda juga menyoroti capaian pembangunan beberapa tahun terakhir sebagai dasar penyusunan program lanjutan yang lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain infrastruktur, Pemko Dunai menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai pilar pembangunan jangka menengah. Program pendidikan, penguatan kapasitas aparatur, serta pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Pembahasan rencana kerja tersebut melibatkan seluruh kepala OPD, camat, lurah, serta perwakilan masyarakat dari 36 kelurahan se-Kota Dumai, guna memastikan perencanaan pembangunan lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Pembahasan rencana kerja tersebut melibatkan seluruh kepala OPD, camat, lurah, serta perwakilan masyarakat dari 36 kelurahan se-Kota Dumai, guna memastikan perencanaan pembangunan lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.