APBD Perubahan 2019
Soal Dana Desa, Anggota DPRD Riau Kritik APBD Perubahan 2019 Pemprov Riau
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo didampingi Ketua DPRD, Septina Primawati Rusli, Wakil Ketua DPRD, Asri Auzar dan dihadiri Wakil Gubernur, Edy Natar Nasution.(Foto: Sigapnews.co.id/Brian).
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Bantuan dana desa dan kecamatan yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 menuai kritik dari anggota DPRD Riau.
Para wakil rakyat ini mempertanyakan apakah anggaran bantuan dana desa dan kecamatan yang jumlahnya mencapai Rp300 miliar lebih ini termasuk bantuan khusus atau bantuan umum.
"Kalau bantuan khusus itu harus pakai proposal, sebagai dasar hukumnya. Kalau tidak, silakan saja diberikan bantuan, tapi bantuan umum. Ini harus dijelaskan, karena kita tidak mau di kemudian hari nanti kita diseret-seret," kata Masnur, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau.
Pernyataan tersebut disampaikan Masnur disela rapat Rapat Paripurna Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Ranperda Perubahan APBD Riau 2019 sekaligus persetujuan dan pendapat akhir kepala daerah di gedung DPRD Riau, Kamis (29/8/2019).
Masnur juga mempertanyakan kebijakan Pemprov Riau yang menganggarkan bantuan keuangan untuk kecamatan dan desa tersebut.
Sebab sejumlah anggota dewan mengaku tidak pernah disetujui oleh TAPD saat mengusulkan pokok pikirannya yang menyangkut dengan bantuan keuangan ke daerah-daerah.
"Sebelumnya kita sudah bicarakan soal bantuan keuangan untuk kabupaten. Bahkan saat kami menyampaikan usulan program dan pokok pikiran, tidak ada bantuan keuangan untuk kabupaten. Tapi ini kok ada bantuan keuangan untuk desa dan kecamatan," katanya.
Sementara juru bicara Banggar DPRD Riau, Marwan Yohanes mengatakan, pemberian bantuan keuangan untuk kecamatan dan desa total anggarannya mencapai Rp 234 Miliar.
Anggaran tersebut disalurkan ke 1.591 desa.
Masing-masing desa mendapatkan jatah Rp 200 juta sehingga tengan total anggaran Rp318 miliar lebih.
Kemudian untuk bantuan keuangan kecamatan sebanyak 166 kecamatan yang masing-masing mendapatkan jatah Rp100 juta atau. Rp16 miliar lebih.
"Kami merekomendasikan kepada Pemprov Riau, agar menyusun petunjuk pelaksanaan bantuan dana desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," ujarnya.
Pemprov Riau juga diminta untuk mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan keuangan kepada seluruh aparat desa yang akan menerima bantuan keuangan tersebut.
"Kami juga meminta bantuan keuangan untuk desa ini dikaji mengingat waktu tahun anggaran 2019 yang tersisa tinggal beberapa bulan lagi hingga desember 2019," katanya. (*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian
Editor :Tim Sigapnews
