Asistensi dan Supervisi
Kepala Desa di Meranti Saat Kelola Dana Desa Sering Diperas Oknum
Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Riau menggelar Asistensi dan Supervisi di Kantor Bupati Kepulauan Meranti Rabu (28/8/2019). (Foto: Sigapnews.co.id/Istimewa).
SIGAPNEWS.CO.ID, MERANTI - Kepala desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau sering diperas dalam pengelolaan dana desa, oleh oknum tertentu.
Hal itu terungkap saat Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Riau menggelar Asistensi dan Supervisi pada UPP Kabupaten Kepulauan Meranti di Kantor Bupati Kepulauan Meranti Rabu (28/8/2019).
Sekretaris UPP Provinsi Riau, AKBP Ino Harianto mengatakan, bahwa banyak terjadi pemerasan terhadap desa-desa yang ada di Kepulauan Meranti.
"Masalah masih adanya pemerasan-pemerasan terhadap kepala desa, pengelolaan dana desa," ujar Ino.
Dirinya mengatakan bahwa masih ada oknum-oknum yang melakukan pemerasan di desa-desa yang ada di Kepulauan Meranti. "Pemerasan, ancaman-ancaman yang dilakukan oleh oknum-oknum," ujar Ino.
Namun dirinya tidak mau menyebutkan siapa oknum-oknum dibalik pemerasan tersebut. "Yang jelas ada oknum-oknum yang masih ngerecokin masalah desa, tentunya dengan ancaman-ancaman kepada kepala desa, dengan harapan menerima sesuatu dari kepala desa itu," ujar Ino.
Dirinya juga mengingatkan agar kepada semua pihak yang merasa diancam atau diperas agar berani untuk melaporkan.
"Kepada seluruh masyarakat yang menerima perlakuan seperti itu satu saja kuncinya kemauan untuk melaporkan." Tegas Ino.
Selain itu apresiasi juga disampaikan kepada Kepulauan Meranti karena menempati posisi kedua ranking UPP kab/kota di seluruh Provinsi Riau yang melaksanakan giat Pokja.
Walaupun demikian ditekankan kepada Satgas Saber Pungli Kepulauan Meranti agar segera membuat posko, karena sejak tahun 2017 terbentuk tim saber pungli belum memiliki posko.
"Selama ini laporan langsung masuk kepada tim dan proses adminitrasi ada di bidang hukum," ujar Sekda Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis.
Dirinya mengatakan bahwa untuk ke depan posko ini akan segera dibuat agar masyarakat dimudahkan untuk melaporkan. "Ke depan kita pasti akan buat, selama ini kita memang fokus untuk kegiatan baik pertemuan dan penindakan terhadap kasus," ujar Sekda.
Sementara itu, dalam kegiatan ini, selain Sekretaris UPP Provinsi Riau AKBP Ino Harianto, juga hadir Sekda Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Irmadison, Kajari Kepulauan Meranti Budi Raharjo, Danramil Mayor Irwan dan sejumlah instansi terkait.
Untuk diketahui anggaran untuk Tim UPP Kepulauan Meranti pada tahun 2018 sebesar Rp 212.700.000 dan untuk tahun 2019 Rp 249.000.000 walaupun masih belum diserap atau masih dalam tahap pembahasan di APBD-P.
Kegiatan ini sesuai dengan Perpres nomor 87 tahun 2016, sehingga setiap daerah dilakukan penajaman terhadap tim saber pungli agar lebih berjalan dengan maksimal.
"Supervisi dan asistensi ini banyak masukan-masukan dari pemerintahan kabupaten Meranti," ujar Ino.
Dirinya menegaskan bahwa melalui rapat tersebut dirinya menegaskan agar setiap pelayanan publik yang ada di Kepulauan Meranti harus diawasi secara teliti agar aktivitas pungli dipastikan tidak ada.
Selain itu dikatakannya juga bahwa melalui rapat juga dirancang langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh tim saber pungli.
Setelah mendengar masukan dari rapat tersebut, Ino mengatakan bahwa banyak terjadi pemerasan terhadap desa-desa yang ada di Kepulauan Meranti. (*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian
Editor :Tim Sigapnews
