Tembok Penahan Tanah Ambruk di Purwakarta, Warga Desak Audit Proyek APBD

PURWAKARTA — Sebuah proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) yang baru selesai dibangun di Cluster Pasawahan Residen, Desa Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, ambruk hanya beberapa hari setelah penyelesaiannya.

Peristiwa pada Selasa (28/10) ini memicu keresahan warga yang mempertanyakan kualitas pekerjaan dan transparansi penggunaan dana APBD.

TPT yang membentang di sepanjang aliran Sungai Pasawahan, tepatnya di Blok G 09 (Koordinat: -6.584195°, 107.472111°), kini runtuh dan materialnya longsor ke badan sungai. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menggerus fondasi rumah warga yang berada di atas tebing sungai tersebut.

Pantauan langsung di lapangan menunjukkan batu kali dan urugan tanah berserakan, sebagian telah terbawa arus air. Struktur tembok terlihat tidak memiliki pondasi kokoh dan tanpa penahan samping. Situasi ini memperkuat dugaan warga bahwa material yang digunakan di bawah standar dan proses pengawasan proyek lemah.

Lebih mencurigakan lagi, proyek yang menggunakan dana publik itu tidak dilengkapi papan nama kegiatan. Padahal, aturan keterbukaan informasi publik mewajibkan setiap proyek pemerintah mencantumkan sumber anggaran, volume pekerjaan, dan nama pelaksana kontraktor.

Kepala Desa Pasawahan, seperti disampaikan sejumlah warga, mengaku tidak mengetahui siapa pelaksana proyek tersebut. Pernyataan itu memicu kritik keras dari masyarakat.

“Ini bukan sekadar soal kualitas bangunan, tapi soal akuntabilitas publik. Bagaimana mungkin proyek yang dananya dari APBD, tapi kepala desa tidak tahu siapa kontraktornya?” tegas Dadang Hermawan, mantan perangkat desa sekaligus pemerhati kebijakan publik Pasawahan, saat ditemui di lokasi kejadian.

Menurut Dadang, kondisi TPT yang sudah ambruk sebelum musim hujan tiba menandakan lemahnya pengawasan dari pihak pelaksana dan pemerintah daerah.

“Kalau begini dibiarkan, saat hujan deras bisa longsor lagi dan mengancam rumah warga di atasnya,” tambahnya.

Warga kini mendesak Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Mereka meminta dibentuk tim audit independen guna memeriksa proses pembangunan dan menindak tegas pihak kontraktor bila terbukti lalai atau melakukan penyimpangan anggaran.

“Kami hanya ingin ada kejelasan dan pertanggungjawaban. Jangan sampai uang rakyat hilang, sementara risikonya justru membahayakan warga,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Purwakarta terkait penyebab ambruknya TPT tersebut. Sementara warga berharap perbaikan segera dilakukan sebelum hujan lebat datang dan menimbulkan kerusakan lebih luas.