Proyek TPT Desa Galudra Disorot, Papan Informasi dan Standar K3 Dipertanyakan

PURWAKARTA – Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) saluran di Desa Galudra, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, menuai sorotan warga dan petani. Proyek yang diduga menggunakan anggaran pemerintah tersebut dipertanyakan transparansinya setelah warga tidak menemukan papan informasi kegiatan, sementara penerapan keselamatan kerja dan asal material batu juga menjadi perhatian.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat menjalankan aktivitas konstruksi tanpa perlengkapan pelindung diri yang memadai. Rambu keselamatan dan pagar pengaman juga tidak terlihat di sekitar area pekerjaan.

Selain itu, terdapat tumpukan batu dan bekas galian yang memunculkan dugaan bahwa material untuk pembangunan TPT berasal dari sekitar lokasi. Namun, legalitas pengambilan material tersebut belum dapat dipastikan.

Ketua P3K Kecamatan Pondoksalam, H. Dudung, membenarkan pekerjaan telah berlangsung selama empat hari. Namun, ketika ditanya mengenai nama kegiatan, nilai anggaran, dan pelaksana, ia belum memberikan penjelasan terperinci.

"Proyek dari pusat, saya tidak bisa memberikan keterangan," ujarnya.

Sementara itu, mandor proyek menyebut pekerjaan tersebut telah berjalan empat hari dan dilaksanakan PT Brantas.

"Proyek sudah berjalan 4 hari, pelaksananya PT. Brantas," kata mandor.

Seorang petani yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku tidak memperoleh informasi mengenai pekerjaan tersebut.

"Kami sebagai petani tidak tahu ini proyek apa. Tiba-tiba ada pekerjaan, tidak ada papan namanya. Batu juga diambil di sini. Harusnya ada pemberitahuan ke petani dan P3K/GP3A," ungkapnya.

Warga meminta Dinas PUPR, instansi sumber daya air, serta aparat terkait memeriksa dokumen proyek, spesifikasi pekerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta legalitas material yang digunakan.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, tidak merugikan keuangan negara, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta petani setempat.

ATURAN HUKUM YANG DIDUGA DILANGGAR

1. Tanpa Papan Nama Proyek, Diduga Langgar Prinsip Transparansi.
Setiap pekerjaan yang dibiayai anggaran negara wajib transparan dan terbuka kepada publik.

Dasar hukumnya:
a. Pasal 28F UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi.
b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10: Badan publik wajib menyediakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan, anggaran, dan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala dan dapat diakses masyarakat.

c. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 27 dan Pasal 79: Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, termasuk kewajiban memasang papan nama proyek sebagai bentuk informasi kepada masyarakat dan bentuk pengawasan publik.

d. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Penyelenggaraan pemerintahan wajib berasaskan keterbukaan dan akuntabilitas.

Tidak adanya papan nama proyek membuat masyarakat tidak dapat mengetahui nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana, konsultan pengawas, dan jangka waktu pekerjaan. Hal ini membuka ruang terjadinya penyimpangan.

2. Mengabaikan P3K dan GP3A, Diduga Langgar Permen PUPR tentang Irigasi

P3K dan GP3A adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola dan mengawasi jaringan irigasi di wilayahnya.

Dasar hukumnya:
a. Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pasal 1 dan Pasal 35: Pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/P3K) dan Gabungannya (GP3A). 

b. Permen PUPR Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi: Setiap kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi harus diketahui dan dikoordinasikan dengan P3A/GP3A dan Komisi Irigasi.

Jika proyek pengairan / TPT dikerjakan tanpa melibatkan dan tanpa pemberitahuan kepada P3K dan GP3A, maka diduga telah mengabaikan peran kelembagaan petani yang dijamin oleh peraturan tersebut.

3. Abaikan K3, Diduga Langgar UU Jasa Konstruksi dan UU Keselamatan Kerja
Keselamatan pekerja dalam pekerjaan konstruksi adalah kewajiban mutlak.

Dasar hukumnya:
a. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71: Penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, serta wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

b. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 dan Pasal 14: Pengusaha wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan menjamin keselamatan pekerja di tempat kerja.

c. UU Nomor 13 Tahun 2003 jo UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan: Pengusaha wajib melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja.

d. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK): Setiap pekerjaan konstruksi wajib menerapkan SMKK, termasuk penggunaan helm, rompi, sepatu safety, rambu keselamatan, dan pagar pengaman.

e. Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja: Pengusaha wajib menyediakan APD secara cuma-cuma kepada pekerja.

Jika pekerja dibiarkan bekerja tanpa APD dan tanpa rambu K3, maka pelaksana diduga telah melanggar ketentuan tersebut dan dapat dikenakan sanksi administratif, penghentian pekerjaan, hingga sanksi pidana jika terjadi kecelakaan kerja.

4. Material Batu Diduga Ditambang di Lokasi, Diduga Langgar UU Minerba dan UU Lingkungan. Pengambilan material batu / galian C tanpa izin resmi dilarang keras.

Dasar hukumnya:
a. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Pasal 35: Setiap usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

b. UU Minerba Pasal 158:
Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

c. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

d. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Setiap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan (AMDAL / UKL-UPL) dan izin lingkungan.

Material untuk pekerjaan pemerintah seharusnya berasal dari quarry / penambang yang berizin resmi dan dilengkapi dengan dokumen asal material (surat keterangan asal material / delivery order), bukan dari galian liar di lokasi pekerjaan. Jika material tersebut benar diambil dari lokasi tanpa izin, maka selain melanggar UU Minerba, juga diduga merusak lingkungan dan dapat merugikan negara karena tidak ada pajak / retribusi galian.

5. Diduga Berpotensi Langgar UU Tipikor Jika Ada Penyimpangan Anggaran

Jika dalam pelaksanaan proyek ditemukan adanya pengurangan volume, penggunaan material tidak sesuai spesifikasi, atau mark-up anggaran, maka dapat masuk ranah tindak pidana korupsi.

Dasar hukumnya:
a. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3: Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara.