Manajemen Risiko Sebagai Upaya Strategis dalam Pencegahan Fraud

Ditulis oleh : Sigit Juli Hendriawan (Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Riau)
Pembimbing : Dr. Muchid Albintani, M.Phil

Menurut Djohanputro (2008) Manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan penanganan risiko.

Sedangkan Manajemen risiko Menurut Noshworthy (2000) adalah Implementation of measures aimed at reducin the like lihood of those threats occuring and minimissing any damage if they do; Risk analysis and risk control form the basis of risk management where risk control is the application of suitable controls to gain a balance between security, usability and cost.

Selanjutnya pengertian Fraud menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan yang keliru terhadap pihak lain. Secara general, Fraud dapat diartikan sebagai sebuah kecurangan. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh orang dari dalam maupun luar organisasi untuk meraup keuntungan pribadi.

Dalam lingkungan organisasi pemerintahan, indikasi-indikasi perilaku fraud ditunjukkan berupa korupsi, pencucian uang, pencurian data, suap, penyimpangan asset dan sebagainya. Banyaknya kasus fraud tersebut, berdampak pada kerugian keuangan negara/daerah dan tentu akan merugikan perekonomian negara/daerah.

Praktik terjadinya fraud di lingkungan instansi pemerintah nyatanya banyak berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh oknum birokrasi pemerintah. Dampak dari praktik-praktik fraud ini akan mengancam keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut Good Governance and Clean Governance, dan diharapkan pimpinan instansi mengendalikan terjadinya suatu fraud.

Secara teori, implementasi atas manajemen risiko terhadap kecurangan (fraud) adalah memperhatikan salah satu prinsip yaitu Fraud Control Plan Activity (FCPA), yang dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan pencegahan terjadinya suatu fraud melalui identifikasi risiko-risiko suatu kegiatan yang mengarah terjadinya fraud dan penangannya melalui mitigasi risiko.

Di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah, banyak kegiatan-kegiatan yang mengarah terjadinya fraud yang harus diidentifikasi sejak awal. Implementasi dari manajemen risiko pencegahan fraud tentunya perlu didukung oleh pimpinan instansi dan pimpinan tersebut harus memahami kebijakan-kebijakan strategis dalam upaya pencegahan terjadinya fraud. 

Faktor-faktor yang mendukung terjadinya fraud sesuai teori Fraud Triangel antara lain: Pertama, Kesempatan (Opprtunity), Suatu tindak kejahatan dapat muncul karena adanya kesempatan yang memungkinkan pegawai melakukan kecurangan. Lister (2007) mendefinisikan kesempatan sebagai “bahan bakar yang terus membuat api” atau dengan kata lain, walaupun individu memiliki tekanan dalam dirinya untuk melakukan fraud itu tidak bisa dilakukan jika tidak ada kesempatan. Kesempatan atau opportunity yang didefinisikan tuanakotta (2010) sebagai peluang untuk melakukan kecurangan seperti yang dipersepsikan pelaku kecurangan.

Fraud dapat terjadi di perusahaan karena kesempatan yang ada. Misalnya kurangnya pengawasan internal (internal control), lemahnya kebijakan hukum atau sanksi yang dibuat, sehingga pihak tertentu dapat menyalahgunakan jabatan yang diembannya, kedua, Tekanan (Pressure) terjadi karena kurangnya kontrol dalam diri. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya tekanan seperti gaya hidup yang melebihi kebutuhan, kebutuhan tidak terduga, lingkungan pekerjaan yang mempengaruhi, tekanan ekonomi dari lingkungan keluarga, dan hal lainnya yang mengakibatkan orang tersebut membenarkan tindakannya dan menganggap jika hal tersebut merupakan sebuah jalan keluar, ketiga, Rasionalisasi (Rasionalization) artinya pembenaran atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku fraud.

“Pembenaran merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka membenarkan tindakan yang tidak jujur”( Tunggal, 2011).

Sebagai contoh pelaku fraud menganggap tindakan yang dilakukan adalah hal yang wajar dan lumrah lantaran upah yang ia terima tidak sepadan dengan beban kerja yang ditanggungnya.

Selain ketiga faktor di atas, fraud juga bisa terjadi karena adanya kemampuan (capability). Hal ini umumnya terjadi pada pegawai yang memiliki akses terhadap laporan keuangan di sebuah perusahaan. 

Salah satu upaya pencegahan sebagai alternatif terjadinya kecurangan yaitu membangun struktur pengendalian intern yang baik yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Kebaharuan melalui kebijakan-kebijakan strategis perlu segera mendapatkan prioritas dalam konteks pencegahan terjadinya kecurangan yang berdampak pada organisasi dan menghambat tercapainya tujuan. Pimpinan organisasi harus memahami betul terkait kebijakan penguatan terjadinya fraud dan mengerti apa yang harus dilakukan.  

Fraud tentunya adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan perlu digaris bawahi bahwa kegiatan-kegiatan yang mempunyai risiko tinggi khususnya di satker-satker baik di Kementerian atau pun di Pemerintah Pusat atau Daerah perlu membuat model kebijakan strategis melalui deteksi dini kegiatan-kegiatan yang mengarah terjadinya fraud dan mitigasi risiko serta melakukan pemantauan terhadap pengendalian yang telah dibangun apakah sudah berjalan dan sesuai tujuan organisasi yang ditetapkan. Implementasi dari manajemen risiko pencegahan fraud tentunya perlu didukung oleh para pimpinan instansi pemerintah baik di daerah maupun pusat.

Untuk itu, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang merupakan bagian dari kontrol pemerintah pusat dan daerah secara internal sudah seharusnya berperan aktif agar satuan-satuan kerja di lingkungan instansinya menerapkan prinsip-prinsip dari manajemen risiko pencegahan fraud. Peningkatan kualitas atau mutu pengawasan internal melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia/personil dengan menganggarkan lebih pengembangan kompetensi adalah sesuatu yang sangat urgent dimiliki APIP, baik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan-kegiatan workshop. Beberapa alternatif yang dapat ditawarkan APIP dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan antara lain membuat model kebijakan kecurangan yang dapat diinternalisasi secara terus menerus efektivitas aktivitas pengendalian melalui peningkatan budaya anti kecurangan dalam kultur organisasi dan efektivitas fungsi internal audit. Disamping itu peran pengawasan dalam meningkatkan kinerja organisasi, diharapkan secara terus menerus melakukan inovasi yang efektif dalam rangka menurunkan kuantitas terjadinya fraud sehingga perlu ditetapkan kesepakatan target risiko toleransi terjadinya fraud yaitu nol.

Pada akhir sesi penulisan ini, perlu kami tekankan bahwa pencegahan terjadinya kecurangan sedini mungkin perlu diciptakan melalui model kebijakan strategis manajemen risiko kecurangan yang akan dipantau terus implementasinya dengan terus menerus mengimplementasikan budaya anti kecurangan melalui mitigasi yang akan dibangun dan tentunya komitmen semua komponen yang terlibat dalam suatu bisnis satuan kerja, sehingga kedepan terhindar dari jeratan hukum.

https://radarblambangan.com/2023/11/24/plt-gubri-buka-munas-i-perkumpulan-penyuluh-antikorupsi-nasional-2023/#google_vignette