Muharman Tahanan Kota, Kajari Kuansing Diskriminatif.
Kajari Kuansing Jupri,SH.MH
Sigapnews.co.id/Telukkuantan- Mantan Sekda Kuansing Muharman dan mantan bendahara Setdakab Kuansing Doni Irawan terdakwa kasus korupsi Beasiswa terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2015 dalam peningkatan kapasita Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuansing tahanan kota.
Padahal menurut Hakim, terdakwa Muharman dan Doni Irawan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara oleh pengadilan Tipikor sebesar Rp 1.520.000.000
Terdakwa dianggap bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat Sekda Kuansing hingga akhirnya merugikan negara miliaran rupiah.
“hal tersebut sesuai dengan hasil pakta perhitungan jaksa penyidik Kejari Kuansing yang yang menganggap penggunaan anggaran untuk peningkatan SDM pegawai ASN tersebut tidak sesuai peruntukannya
Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa sesuai dengan Pasal 2 Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara Kejari Kuansing melalui Kasi Pidsus Jhon L Hutagalung mengatakan, terkait alasan apa Kejari Kuansing menetapkan kedua tersangka sebagai tahanan kota, Jhon L Hutagalung mengungkapkan kepada media sigapnews, faktor kemanusiaan, karena saat ini ia sedang sakit Ginjal yang melandasi status tahanan kota yang disematkan kepada Muharman dan Doni Irawan itu hingga perkaranya dilimpahkan ke sidang pengadilan.
Menanggapi hal itu, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suluh Kuansing Nerdi Wantomes menilai, penetapan tahanan kota terhadap kedua tersangka korupsi beasiswa bagi ASN tersebut menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat, serta dinilai Diskriminatif, tidak adil hingga dinilai menciderai norma hukum yang diterapkan oleh pemerintah pusat dalam penanganan kasus korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
Lebih lanjut Nerdi mengungkapkan, perlakuan khusus terhadap tersangka kasus dugaan korupsi itu jarang-jarang dilakukan. Apalagi sampai tahanan kota. Jika Kajari Kuansing tidak sanggup menangani kasus ini, lebih baik kajari kuansing mengundurkan diri jabatannya saat ini. Jangan hukum tumpul keatas runcing kebawah" ungkap Nerdi.
Salah satu contoh hukum tumpul keatas runcing kebawah yang dimaksud adalah kasus Lahan kantor Camat Pucuk Rantau pada tahun 2013 lalu yang hanya merugikan negara sekitar Rp142 juta, kasus dana Bimtek ke Bangka Belitung Dinas ESDM Kuansing dan kasus Cetak Sawah Besar (CBS) semua tersangka langsung ditahan pihak Kajari Kuansing. Tapi kenapa Kasus yang menyeret nama mantan Sekda Kuansing Muharman serta mantan Setdakab Kuansing Doni Irawan hanya di tetapkan sebagai tahanan kota"tutup Nerdi.
Editor :Tim Sigapnews
