Diskominfo Kuansing Sosialisasikan UU KIP No 14 tahun 2008
Sambutan Bupati Kuansing yang diwakili oleh Asissten II Dr Indra Suandi, ST.,MSi
Sigapnews.co.id | Telukkuantan - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) melaksanakan sosialisasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008.
UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Permendagri No. 35 tahun 2010 pasal 7 ayat 1 untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan PPID.
Sosialisasi tersebut dibuka oleh Asisten II Dr.Indra Suandi,ST,M.Si yang diikuti oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat Se Kabupaten Kuansing.
Nara sumber sosialisasi KIP yaitu Mahyudin Yusdar dan Ir. Junaidi,M.Sc dari Diskominfo Provinsi Riau, bertempat di Balai Diklat Telukkuantan.
Syamsir Alam selaku Kepala Dinas Kominfo Kuansing menjelaskan, tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk mendorong pembentukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta untuk memberikan informasi kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta para Camat yang ada dilingkungan Pemkab Kuansing.
Pemaparan pemateri dari Diskominfo Provinsi Riau
Lebih lanjut Samsir mengatakan, salah satu hal penting untuk mewujudkan good gevernance atau pemerintahan yang baik adalah salah satu hak publik untuk memperoleh informasi sesuai undang-undang yang berlaku, partisifasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.
Laporan dari ketua panitia sosialisasi KIP di lingkungan Pemkab Kuansing
"Dengan adanya undang-undang ini, berarti negara menjamin setiap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi pada setiap pelayanan publik, namun tidak semua informasi tersebut dapat berikan dan rahasia semua itu harus ada batasan-batasan yang harus diakses" ungkap Samsir
Ia mengakui, keterbukaan informasi Publik pada masing-masing lembaga masih banyak kendala, namun ia berharap untuk tahun yang akan datang keterbukaan informasi ini terus digalakan.
Masing-masing PPID yang menjadi pintu keluarnya segala informasi.
Ir.Juanaidi,M.Sc selaku nara sumber menjelaskan, undang-undang KIP merupakan jalan tengah (the third way) dan moderat dalam memberikan perlindungan terhadap negara, warga, dan civil society demi menghasilkan tata kelola yang baik.
Sesuai dengan Pasal 9 Undang -undang Keterbukaan Informasi Publik wajib diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam waktu tertentu setidaknya 6 bulan sekali, dan disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau serta dalam bahasa yang mudah dipahami.
Maka dari itu, teman-teman PPID agar selalu bahu membahu membuat gerakan skala besar, gerakan nasional Keterbukaan Informasi Publik, dengan keterbukaan ini sejatinya akan dapat membatu lembaga publik terhindar dari informasi bohong (hoax).(ra15/Adv)5
Editor :Tim Sigapnews
