Pemohon Hadirkan saksi Ahli Penetapan Tersangka Kades kepenuhan Timur
Foto sidang kasus penganiayaan di PN Pasie pangarain /Sigapnews.co.id
Pemohon Hadirkan saksi Ahli Penetapan Tersangka Kades kepenuhan Timur
ROHUL (Sigapnews.co.id)– Sidang lanjutan praperadilan antara kepala desa kepenuhan timur kecamatan kepenuhan dengan dengan polsek kepenuhan yang digelar di pengadilan negeri pasir pengarayan sudah memasuki sidang mendengarkan keterangan saksi. Selasa (27/3/2018).
Dalam sidang lanjutan tersebut pihak pemohon ( kepala desa) menghadirkan saksi ahli hukum pidana terkait penetapan tetsangka oleh poksek kepenuhan yang dinilai ada kejanggalan,
Dalam sidang lanjutan antara kepala desa kepenuhan timur dengan polsek kepenuhan pada hari ini sudaj memasuki masa sidang mendengarkan keterangan saksi,
Dalam sidang, pemohon menghadirkan saksi ahli hukum pidana, sedangkan untuk sidang lanjutan saksi dari pihak termohon (polsek kepenuhan) akan dilanjutakn pada esok hari.
Dimana pelaksanaan sidang hari ini disaksikan puluhan masyarakat kedua kubu yaitu kubu kepala desa dan kubu korban yang diduga menjadi korban penganiayaan dan pengancaman serta dihadiri oleh pihak pemohon Dan termohon dan sidang dipimpin oleh hakim tunggal,irfan hasan basri.
kapolsek kepenuhan ( pihak tergugat) iptu yani marjono mengatakan bahwa penetapan tersangka kades sudah memenuhi unsur pidana dan dikenakan pada pasal pengamcaman, dan penetapan tersangka kades sudah memenuhi unsur pembuktian berdasarkan gelar perkara yang sudah dilakukan baik dipolsek maupun dipolres rokan hulu,
Sementara saksi ahli hukum pidana unri, erdiansyah mengatakan bahwa prosesdur yang diterapkan oleh penyidik tidak memeiliki aturan yang jelas karena SPDP ada 2 jelas itu fatal melanggar Kuhap dan belum pernah dikirim ke Tersangka dan Terlapor dalam waktu 7 hari itu sudah melanggar Putusan MK No.130 .didalam KUHAP dan lembaga praperdilan adalah lembaga horizontal hingga perlu pengawasan dan tidak sewenang - wenang menetapkan orang sebagai tersangka,kalau alat bukti yang digunakan oleh penyidik tidak sah memenuhi hukum yang berlaku.cakap hirdiansyah
Sementara kuasa hukum dari pemohon, andi mengatakan penetapan tersangka terhadap kepala desa kepenuhan timur penuh dengan tipu musliat atau rekayasa kasus yang tidak sehat.tutur andi
Untuk penetapan tersangka diawali dari spdp, jika ada spdp dua kali seharusnya sudah ada sp3 dan dalam penetapan tersangka kepala desa hendaknya tidak bumbui dengan usur-unsur kepetingan seseorang.tutup andi
Editor :Tim Sigapnews
