Ekonomi
BPK di Semester I Temukan 14.997 Masalah Senilai Rp 27,39 Triliun
Konferensi Pers Badan
Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016
dipimpin oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di kantornya,
Jakarta, 22 Mei 2017. (Foto: Sigapnews/Piter)
SIGAPNEWS.CO.ID | JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 14.997 permasalahan yang berdampak finansial hingga Rp 27,397 triliun dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan.
Temuan tersebut terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017.
"Ini merupakan ikhtisar dari laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 113 LHP pada pemerintah pusat, 537 LHP pemerintah daerah, dan 37 LHP BUMN serta badan lain," kata Ketua BPK, Moermahadi saat rapat paripurna pembacaan laporan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 3 Oktober 2017.
BPK mengaudit 645 laporan keuangan, 9 laporan kinerja, dan 33 laporan dengan tujuan tertentu sepanjang semester pertama tahun ini.
Dari pemeriksaan tersebut, tercatat terdapat 9.729 temuan dengan 14.997 permasalahan yang terkategori atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketidakhematan dan ketidakefisienan.
BPK mengumpulkan 4.707 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp 25,14 triliun yang mengakibatkan potensi kerugian, kerugian, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi.
Dari entitas pemerintah pusat, daerah, dan BUMN yang diperiksa, BUMN lah paling dominan melakukan ketidakpatuhan sehingga menimbulkan kerugian finansial sebesar RP 18,3 triliun.
Selain itu, BPK menemukan 164 masalah senilai Rp 2,25 triliun ihwal tidak efisien dan efektifnya sebuah kementerian, lembaga, atau badan. Masalah ketidakefektifan mendominasi 75 persen, atau mencapai Rp 1,67 triliun.
Tak banyak entitas yang menyerahkan atau menyetorkan asetnya ke kas negara dan daerah sebagai tindak lanjut temuan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.
Nilai penyerahan aset baru 2 persen, atau Rp 509,61 miliar dan didominasi oleh pemerintah daerah senilai Rp 388,1 miliar.
Sementara penyerahan aset dari pemerintah pusat yang bermasalah baru Rp 107,4 miliar, dan BUMN senilai RP 13,99 miliar.(*)
Temuan tersebut terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017.
"Ini merupakan ikhtisar dari laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 113 LHP pada pemerintah pusat, 537 LHP pemerintah daerah, dan 37 LHP BUMN serta badan lain," kata Ketua BPK, Moermahadi saat rapat paripurna pembacaan laporan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 3 Oktober 2017.
BPK mengaudit 645 laporan keuangan, 9 laporan kinerja, dan 33 laporan dengan tujuan tertentu sepanjang semester pertama tahun ini.
Dari pemeriksaan tersebut, tercatat terdapat 9.729 temuan dengan 14.997 permasalahan yang terkategori atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketidakhematan dan ketidakefisienan.
BPK mengumpulkan 4.707 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp 25,14 triliun yang mengakibatkan potensi kerugian, kerugian, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi.
Dari entitas pemerintah pusat, daerah, dan BUMN yang diperiksa, BUMN lah paling dominan melakukan ketidakpatuhan sehingga menimbulkan kerugian finansial sebesar RP 18,3 triliun.
Selain itu, BPK menemukan 164 masalah senilai Rp 2,25 triliun ihwal tidak efisien dan efektifnya sebuah kementerian, lembaga, atau badan. Masalah ketidakefektifan mendominasi 75 persen, atau mencapai Rp 1,67 triliun.
Tak banyak entitas yang menyerahkan atau menyetorkan asetnya ke kas negara dan daerah sebagai tindak lanjut temuan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.
Nilai penyerahan aset baru 2 persen, atau Rp 509,61 miliar dan didominasi oleh pemerintah daerah senilai Rp 388,1 miliar.
Sementara penyerahan aset dari pemerintah pusat yang bermasalah baru Rp 107,4 miliar, dan BUMN senilai RP 13,99 miliar.(*)
Editor :Tim Sigapnews
