Edukasi Bisnis
BRI: Sekitar Rp 1.000 Biaya Top Up E-Money?
Model menunjukan cara pemakaian kartu elektronik money untuk melakukan transaksi pembayaran mesin parkir di Agus Salim (Sabang), Jakarta, 29 Januari 2015. Pembayaran parkir elektronik ini bisa menggunakan kartu Tapcash BNI, Mandiri e-money, B
SIGAPNEWS.CO.ID | Jakarta - Direktur Konsumer BRI Sis Apik Wijayanto mengatakan, BRI akan memasang harga isi ulang uang elektronik (top up e-money) serendah batas bawah yang ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia.
"Katakanlah seribu rupiah atau seribu lima ratus rupiah, paling sebesar itu," ujarnya di Jakarta Convention Center, Senin, 18 September 2017.
Dia berujar biaya itu akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penambahan fitur maupun kemudahan, contohnya adalah dengan menambah titik-titik top up.
Nantinya, top up diharapkan bisa lebih mudah dilakukan, baik melalui anjungan tunai mandiri (ATM), mobile banking hingga melalui agen bank maupun di kantor-kantor.
Biaya itu pun digunakan untuk beberapa hal misalnya mesin EDC, biaya bulanan, biaya jaringan komunikasi, biaya maintenance, hingga struk kertas yang dikeluarkan.
Dengan demikian, maka dia berujar adanya uang elektronik itu diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan dapat memperlengkap fasilitas yang sebelumnya telah ada.
Uang elektronik, menurut dia, digunakan untuk pembayaran skala kecil misalnya untuk parkir, jalan tol, commuter line, atau transjakarta. Sementara, debit dan kredit digunakan untuk transaksi bernilai besar.
Saat ini dia mengatakan dalam program uang elektronik itu, perbankan meperoleh penerimaan dari penjualan kartu, dimana modal pencetakan kartu adalah Rp 20 ribu per kartu.
Sementara, uang nasabah tidak masuk ke dana pihak ketiga (dpk) melainkan masuk ke rekening titipan dan hanya dipergunakan untuk likuiditas. "Tidak bisa dikomitmenkan untuk jangka panjang," kata dia.
BRI telah mengeluarkan 6,5 juta kartu uang elektronik, dengan kartu aktif sekitar 40 persen. Untuk mendukung program elektronifikasi yang digalang pemerintah, dia menyebut bank pelat merah itu bakal mengeluarkan sekitar 1,5 juta kartu lagi hingga Oktober mendatang.
Top up e-money berbayar dinilai berbagai pihak merugikan konsumen, karena seharusnya masyarakat tidak perlu menanggung biaya yang dikeluarkan bank untuk membangun mesin pengisian, misalnya. Bahkan pengacara David Tobing membawa masalah ini ke Ombudsman.(*)
"Katakanlah seribu rupiah atau seribu lima ratus rupiah, paling sebesar itu," ujarnya di Jakarta Convention Center, Senin, 18 September 2017.
Dia berujar biaya itu akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penambahan fitur maupun kemudahan, contohnya adalah dengan menambah titik-titik top up.
Nantinya, top up diharapkan bisa lebih mudah dilakukan, baik melalui anjungan tunai mandiri (ATM), mobile banking hingga melalui agen bank maupun di kantor-kantor.
Biaya itu pun digunakan untuk beberapa hal misalnya mesin EDC, biaya bulanan, biaya jaringan komunikasi, biaya maintenance, hingga struk kertas yang dikeluarkan.
Dengan demikian, maka dia berujar adanya uang elektronik itu diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan dapat memperlengkap fasilitas yang sebelumnya telah ada.
Uang elektronik, menurut dia, digunakan untuk pembayaran skala kecil misalnya untuk parkir, jalan tol, commuter line, atau transjakarta. Sementara, debit dan kredit digunakan untuk transaksi bernilai besar.
Saat ini dia mengatakan dalam program uang elektronik itu, perbankan meperoleh penerimaan dari penjualan kartu, dimana modal pencetakan kartu adalah Rp 20 ribu per kartu.
Sementara, uang nasabah tidak masuk ke dana pihak ketiga (dpk) melainkan masuk ke rekening titipan dan hanya dipergunakan untuk likuiditas. "Tidak bisa dikomitmenkan untuk jangka panjang," kata dia.
BRI telah mengeluarkan 6,5 juta kartu uang elektronik, dengan kartu aktif sekitar 40 persen. Untuk mendukung program elektronifikasi yang digalang pemerintah, dia menyebut bank pelat merah itu bakal mengeluarkan sekitar 1,5 juta kartu lagi hingga Oktober mendatang.
Top up e-money berbayar dinilai berbagai pihak merugikan konsumen, karena seharusnya masyarakat tidak perlu menanggung biaya yang dikeluarkan bank untuk membangun mesin pengisian, misalnya. Bahkan pengacara David Tobing membawa masalah ini ke Ombudsman.(*)
Editor :Tim Sigapnews
