Pengelolaan Dana Desa Di Minta Wagub Lebih Transparan

“Sekarang sudah ada MoU empat menteri yaitu Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala
Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Sehingga pengawasan penggunaan dana
Desa semakin tepat sasaran,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat
(Sumbar) Nasrul Abit membuka acara Sarasehan Walinagari/Kepala Desa
se-Sumatera Barat Dalam Rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2018, Kamis
(8/2).

Dikatakan Nasrul, dana Desa yang banyak anggaran tersebut diperlukan
inovasi-inovasi demi mantapnya hasil pembangunan Desa. Sehingga satu
Desa mempunyai suatu unggulan seperti coklat Sumbar yang sudah terkenal
ternyata berasal dari daerah Padang Pariaman.

Wagub juga menghimbau Walinagari/Kepala Desa agar bekerja dengan
baik, tulus dan ikhlas. Walinagari merupakan pemimpin masyarakat dan
pemimpin pemerintahan agar dapat koordinasi dengan BAMUS dalam
merencanakan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Dana Desa harus
dikelola dengan baik dan transparan sehingga tidak terjadi penyelewengan
dalam pennggunaannya.

“Pengawasan semakin ketat, termasuk dari pers. Setiap hasil
pengelolaan dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat melalui
Baliho, papan informasi, media masa, website dan lain-lain,” ujar Wagub.

Sebelum acara Sarasehan dilaksanakan diawali dengan pemberian piagam
dan hadiah kepada Kepala Daerah Terbaik Dalam Pembinaan Transparansi
Pengelolaan Dana Desa yaitu: Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto,
Kabupaten 50Kota, Kabupaten Solok, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, dan
Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan untuk Walinagari/kepala Desa Terbaik
Dalam Transparansi Penggunaan Dana Desa, adalah, Nagari Koto Ranah,
Nagari Sinuruik, Desa Sikapak Timur, Desa Muaro Kalaban, Nagari Tigo
Balai, Nagari Koto Baru Simalanggang dan Nagari IV Koto Mudik.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dr. Eko
Putro Sandjoyo MBA mengatakan, DGP Indonesia saat ini sudah US$1 triliun
namun masih saja ada masyarakat miskin di Indonesia. Prediksi di tahun
2030 Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terkuat kelima di
dunia. Hal ini mungkin saja terjadi karena Presiden Joko Widodo secara
berani mengucurkan dana APBN 59 % ke Daerah terutama ke Desa/Nagari.

“Hal ini suatu bentuk implementasi NAWACITA ke lima, yaitu membangun
Indonesia dari Desa. Dana Desa harus dikelola di Desa oleh Desa untuk
Desa, pembangunannya swakelola dan padat karya, tidak boleh dikerjakan
oleh kontraktor, 30% dari Dana Desa harus digunakan untuk upah, sehingga
masyarakat secara langsung dapat menikmati Dana ini dan perekonomian di
Desa dengan sendirinya akan berjalan dengan baik,” papar Eko.

Disamping itu, produk unggulan kawasan pedesaan harus ditingkatkan.
Dukung dan komitmen Bupati sebagai kepala daerah diperlukan untuk sukses
dalam pembangunan desa.

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Nata Irawan mengatakan,
semenjak 2015-2017 sudah dikucurkan dana Desa sebesar Rp 217 triliun
oleh Kemendagri. Belum lagi dana Desa yang berasal dari berbagai
Kementerian terkait lainnya. Berdasarkan data BPS dan BAPPENAS sudah
dikucurkan dana Desa sebesar Rp 450 triliun ke Desa/Nagari.

Banyaknya dana yang diturunkan tentu hasilnya akan lebih dirasakan
oleh masyarakat Desa. Namun demikian tetap saja ada masalah seperti
masih adanya Kepala Desa yang tidak berpendidikan, tapi ada juga kepala
desa yang berpendidikan sampai S3.

“Semua ini merupakan tanggung jawab kita bersama dan bukan urusan
pusat semata. Kapasitas kemampuan Aparatur Desa harus ditingkatkan,
karena tantangan yang dihadapi sangat berat, apalagi Dana Desa yang
dikelola cukup besar. Kemampuan Kepala Desa dalam berkoordinasi,
merencanakan dan pengawasan pembangunan harus selalu ditingkatkan demi
tercapainya Desa yang mandiri,” ujarnya.

Sarasehan ini diikuti sebanyak 1000 orang, terdiri dari beberapa
orang Bupati dan Walikota, kepala Bappeda Kabupaten dan Kota, kepala
Dinas PMD Kabupaten, Camat, seluruh Walinagari se Sumatera Barat, dan
beberapa instansi Provinsi seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Sumatera Barat Drs. H. Syafrizal. MM, dengan moderator Zaitul
Iklas Saad. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian HPN 2018 yang
dipusatkan di Sumatera Barat, dan sangat mendapat perhatian dari
perserta sarasehan, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya peserta yang
ingin bertanya, demikian dilaporkan. (*)