Pasalnya, kata Zulhardi, disaat penerimaan siswa baru, banyak calon yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Karena antara jumlah tamatan SMP sederajat tak sebanding dengan daya tampung sekokah negeri di daerah itu.
Parahnya lagi, antara zonasi tempat tinggal siswa dengan sekolah sangat jauh jaraknya, sehingga dengan sistem zonasi yang diterapkan banyak tamatan SMP di Kuranji yang tidak diterima di SMA Negeri.
"Misalnya saja, banyak siswa yang tinggal di Belimbing tak diterima di SMA Negeri 16 Padang dan SMA Negeri 5 Padang, dua SMA negeri yang ada di Kuranji, karena zonasi tempat tinggal mereka tak masuk," cakapnya.
Menurut Zulhardi, kasus ini tak hanya terjadi di Kuranji, tetapi merata di Kota Padang, karena kurangnya daya tampung sekolah.
"
Di Kota Padang ini hanya ada 16 SMA Negeri. Sedangkan SMP Negeri hanya sebanyak 45 sekolah," kata anggota Komisi IV DPRD Kota Padang ini.
Setiap tahunnya, jelas Zulhardi lagi, ada sekitar 11 ribu siswa yang tamat SMP. Sedangkan daya tampung SMA negeri hanya 4 ribu calon siswa.
"Kemana 7 ribu calon siswa lagi akan sekolah. Ke swasta? Nyatanya orang tua mereka tak sanggup menyekolahkan anak mereka ke swasta," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang ini.
