"Yang namanya pungli, itu sudah melanggar hukum dan tatanan bidang pendidikan yang dibuat dari pusat sampai ke bawah," ungkapnya kepada BentengSumbar.com, Selasa, 23 Juni 2020.
Sebab, kata Zalmadi, untuk SD sudah ada dana BOS dan dana lainnya untuk operasional sekolah, serta tidak membebankan masyarakat.
"
Seharusnya tidak ada lagi pungutan dalam penerimaan siswa baru. Kalau itu memang ada, mestinya ditinjau ulang dan diverifikasi dinas-dinas terkait tentang kebenarannya," pungkasnya.
Dikatakan Zalmadi, wali murid tidak diperbolehkan lagi dibebani biaya apa pun beberapa tahun terakhir.
"Kalau untuk perbaikan WC dan fisik sekolah lainnya, saya rasa itu sumbangan. Sepanjang tidak memberatkan orang tua murid, itu sah-sah saja. Tapi yang namanya pungutan liar, itu sudah melanggar hukum," cakapnya.
Namun, kata Zalmadi, jika berujung pada penahanan lapor siswa, itu sudah menyalahi dan Dinas Pendidikan perlu menegur Kepala Sekolah yang memberlakukan aturan semacam itu.
"Berarti dia sudah membuat aturan baru yang tidak sesuai dengan tatanan pendidikan, termasuk visi misi wali kota di bidang pendidikan, menciptakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas," katanya.
Zalmadi menegaskan, jika sekolah melakukan pungutan liar, jangankan mengevaluasi Kepala Sekolah,
Dinas Pendidikan harus melayangkan teguran.
"Teguran diperlukan untuk meluruskan jalurnya yang salah," ujar politisi Partai Berkarya ini.(sye)
