Kisruh Mubes HIMAROHU-RIAU: Kader Tolak Hasil Forum Ilegal, Tuntut Rebut Marwah Organisasi

SIGAPNEWS.CO.ID | PEKANBARU — Suasana panas mewarnai dinamika internal Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu-Riau (HIMAROHU-RIAU) dalam sepekan terakhir. Organisasi mahasiswa daerah yang selama ini dikenal aktif dalam isu pendidikan dan sosial itu kini tengah diguncang prahara serius: musyawarah besar (Mubes) yang dianggap cacat hukum dan tak sah secara konstitusi.

Pantauan di lapangan, sejumlah pengurus dan kader menyatakan kekecewaannya atas Mubes yang digelar secara tertutup di luar sepengetahuan mayoritas anggota aktif. Forum yang seharusnya menjadi ajang demokrasi justru dinilai berubah menjadi manuver politik terselubung yang sarat kepentingan kelompok tertentu.

“Ini Jelas Pengkhianatan”

Ariando Anggara, Ketua Harian HIMAROHU-RIAU periode 2023–2024, angkat bicara keras menanggapi situasi ini. Dalam pertemuan terbuka yang dihadiri beberapa pengurus aktif serta ketua kecamatan HIMAROHU se-Riau, Ariando menegaskan sikap penolakannya terhadap hasil Mubes tersebut.

“HIMAROHU bukan milik penguasa, bukan alat elit. Ini rumah perjuangan mahasiswa Rokan Hulu. Apa yang terjadi hari ini adalah pengkhianatan terhadap nilai kaderisasi dan demokrasi,” ujar Ariando lantang, disambut anggukan setuju dari hadirin.

Ia menyoroti bahwa forum Mubes tersebut tidak melibatkan pengurus demisioner, ketua kecamatan, bahkan sebagian besar anggota aktif. “Itu bukan forum organisasi, tapi forum pengambilalihan paksa,” tegasnya.

Organisasi Tanpa Arah dan Pemimpin Sah

Kondisi pasca-Mubes yang disengketakan itu membuat HIMAROHU-RIAU kini seperti kapal tanpa nakhoda. Aktivitas organisasi terhenti, kaderisasi lumpuh, dan yang paling mencolok: kepercayaan dari eksternal — mulai dari kampus hingga pemerintah daerah — mulai menurun.

“Kita kehilangan kepercayaan karena dualisme dan konflik internal. Jika ini terus dibiarkan, HIMAROHU bisa kehilangan eksistensinya di mata publik,” ujar salah satu kader senior yang hadir dalam diskusi terbuka tersebut.

Tiga Tuntutan Keras Disuarakan

Menyikapi kisruh ini, pengurus aktif dan perwakilan ketua kecamatan HIMAROHU-RIAU menyampaikan tiga tuntutan utama:

Menolak hasil Mubes yang dianggap ilegal dan cacat konstitusi.

Mendesak digelarnya Mubes sah secara terbuka, sesuai AD/ART, dengan melibatkan seluruh elemen organisasi.

Menuntut evaluasi terhadap pihak-pihak yang mempolitisasi HIMAROHU demi kepentingan pribadi.

Seruan ini disampaikan secara terbuka sebagai bentuk ajakan moral bagi seluruh kader HIMAROHU-RIAU untuk kembali pada nilai dasar perjuangan organisasi.

"Ini bukan soal jabatan, ini soal marwah. HIMAROHU harus kita rebut kembali, kita bersihkan dari kepentingan. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?" ujar Ariando, menutup pernyataannya.

Kini, sorotan tertuju pada langkah selanjutnya dari para kader muda Rokan Hulu ini. Mampukah HIMAROHU-RIAU kembali menjadi rumah perjuangan yang bersih dan demokratis, atau justru akan terjebak dalam konflik berkepanjangan? Waktu yang akan menjawab.