Anggaran IKM Dinilai Minim, Legislator PKS: Padahal Sumbang 61% PDB Nasional!
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief.
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menyampaikan keprihatinan atas minimnya alokasi anggaran untuk sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), meski sektor ini menyumbang sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Hal ini ia ungkapkan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025).
Dalam wawancara usai menghadiri rapat paripurna, Hendry Munief menyoroti hasil Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang menurutnya belum menunjukkan keberpihakan anggaran yang nyata terhadap pelaku IKM.
“IKM dan UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Tapi alokasi anggarannya masih jauh dari ideal,” tegas Hendry dalam program PKS Legislative Report.
Menurutnya, rendahnya dukungan anggaran berpotensi menghambat produktivitas dan ketahanan sektor IKM yang telah terbukti menjadi penopang utama ekonomi nasional, terlebih dalam masa krisis.
Hendry mendorong adanya program nasional pendamping IKM, dengan model seperti Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola Kementerian Sosial.
Ia menilai hal ini penting untuk membangun ekosistem usaha kecil yang lebih kuat dan terintegrasi.
“Pendamping IKM ini akan memperkuat ekosistem usaha kecil agar lebih produktif dan terarah,” jelasnya.
Selain itu, Legislator PKS asal Riau ini juga mendorong kolaborasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM, untuk memperkuat kebijakan dan sinergi program.
Langkah ini, menurut Hendry, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.
Tak hanya fokus pada IKM, Hendry turut menyinggung pentingnya pemberdayaan ekonomi kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda.
Ustadz Hendry mengajak pelaku dari 17 subsektor ekonomi kreatif untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui jalur legislatif.
“Kami percaya ekonomi kreatif adalah mesin pertumbuhan ekonomi baru. Ini bukan sekadar soal PDB, tapi tentang pemberdayaan anak muda dan transformasi ekonomi berbasis inovasi,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi PKS, Hendry menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan afirmatif dan keberpihakan anggaran terhadap sektor IKM dan ekonomi kreatif.
“Fraksi PKS akan memastikan kedua sektor ini menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional,” pungkasnya.
Dengan kontribusi IKM dan ekonomi kreatif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, desakan untuk peningkatan anggaran menjadi sorotan utama.
Wacana penguatan pendampingan dan kolaborasi lintas kementerian dinilai sebagai langkah strategis untuk mendongkrak daya saing sektor riil menuju visi Indonesia Emas 2045.
Editor :Tim Sigapnews
