Polemik RUU KPK
PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, Minta Rektor USU Batalkan Seminar Pembahasan Draf Revisi RUU KPK
Basir Hasibuan
Sigapnews.co.id | Sumut-Melalui Madrasah Anti Korupsi (MAK), Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Sumut, meminta agar Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) membatalkan seminar pembahasan draf Revisi Undang Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kampusnya, karena disinyalir akan melemahkan kinerja KPK.
Ketua Umum PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, Basir Hasibuan mengatakan apabila pembahasan ini dilakukan dan hasilnya menyetujui draf tersebut, maka kita yakin USU termasuk salah satu lembaga yg mendukung pelemahan KPK melalui draaf RUU.
Lebih lanjut, Basir menilai pelaksanaan seminar ini sangat dipaksakan oleh DPR RI mengingat rencana ini tidak masuk dalam draf Prolegnas.
"Apa urgensinya bagi anggota dewan memulai ini sedangkan rancangan UU yg lain belum ada satu pun di bahas." Ungkap Basir.
Dari isi draf revisi hampir bisa dipastikan akan menelanjangi kekuatan KPK dalam penyadapan dan SP3, juga adanya timpang tindih tugas KPK dengan dewan pengaws yang dibentuk.Hal ini menurutnya juga terkait keresahan Anggota dewan dengan kasus Mega korupsi E-KTP, setiap ada kasus korupsi yg melibatkan anggota dewan selalu revisi undang-undang KPK di munculkan.
"MAK Pemuda Muhammadiyah Sumut akan menolak pembahasan revisi RUU ini di SUMUT" tutup Basir.
Ketua Umum PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, Basir Hasibuan mengatakan apabila pembahasan ini dilakukan dan hasilnya menyetujui draf tersebut, maka kita yakin USU termasuk salah satu lembaga yg mendukung pelemahan KPK melalui draaf RUU.
Lebih lanjut, Basir menilai pelaksanaan seminar ini sangat dipaksakan oleh DPR RI mengingat rencana ini tidak masuk dalam draf Prolegnas.
"Apa urgensinya bagi anggota dewan memulai ini sedangkan rancangan UU yg lain belum ada satu pun di bahas." Ungkap Basir.
Dari isi draf revisi hampir bisa dipastikan akan menelanjangi kekuatan KPK dalam penyadapan dan SP3, juga adanya timpang tindih tugas KPK dengan dewan pengaws yang dibentuk.Hal ini menurutnya juga terkait keresahan Anggota dewan dengan kasus Mega korupsi E-KTP, setiap ada kasus korupsi yg melibatkan anggota dewan selalu revisi undang-undang KPK di munculkan.
"MAK Pemuda Muhammadiyah Sumut akan menolak pembahasan revisi RUU ini di SUMUT" tutup Basir.
Editor :Tim Sigapnews
