PWI dan GAPKI Perkuat Sinergi Pers Kawal Industri Sawit Nasional

YOGYAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkuat kolaborasi untuk mendorong pemberitaan berbasis data mengenai industri kelapa sawit nasional melalui workshop jurnalistik di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026).

Forum tersebut mempertemukan insan pers dan pemangku kepentingan industri untuk membahas keberlanjutan sawit, isu lingkungan, ketenagakerjaan, regulasi hingga posisi komoditas tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi kegiatan memiliki pesan tersendiri. 

Meski bukan daerah perkebunan sawit, masyarakat Yogyakarta bersentuhan dengan berbagai produk turunan kelapa sawit dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan kemudian mengarah pada persoalan regulasi, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Eddy mengatakan perusahaan sawit turut melakukan upaya pemadaman ketika kebakaran terjadi di luar area konsesi, termasuk di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Riau.

Namun, pelaku usaha masih menghadapi persoalan penerapan prinsip strict liability dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009.

“Apabila terjadi kebakaran, sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri. Kami mengusulkan adendum atau klausul pengecualian dalam aturan, terutama saat kondisi cuaca ekstrem,” jelas Eddy.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menilai media memiliki posisi penting dalam menghadirkan informasi berimbang di tengah persaingan global yang turut memengaruhi citra sawit Indonesia.

“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” ujar Munir.

Ia mendorong wartawan menggunakan data dan fakta empiris ketika membahas industri sawit, termasuk tetap kritis terhadap persoalan yang muncul.

“Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama,” tegasnya.

Guru Besar Universitas Jember Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah menilai sawit memiliki kontribusi besar terhadap devisa, lapangan kerja, pangan dan energi nasional.

“Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, dan ketahanan pangan serta energi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Senior INDEF Prof. Dr. Bustanul Arifin menekankan pentingnya memperkuat perkebunan rakyat, mempercepat peremajaan kebun dan memperkuat sertifikasi keberlanjutan.

“Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri. Kunci daya saing kita ke depan terletak pada peremajaan kebun rakyat untuk memangkas yield gap, percepatan sertifikasi ISPO/RSPO, serta penguatan kemitraan adil antara petani, BUMN, dan swasta,” katanya.

Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo juga mengingatkan media agar tetap kritis tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

“Kebebasan pers, profesionalisme media, dan sikap kritis terhadap industri sawit jangan sampai hilang jika memang ada masalah. Tetapi, kita juga harus semakin sadar mengenai apa kepentingan nasional kita dalam diskursus tentang minyak nabati global,” tegas Agus.

Workshop tersebut diharapkan memperluas pemahaman wartawan mengenai industri sawit sehingga pemberitaan yang dihasilkan tetap kritis, objektif, berbasis fakta dan mampu memberi gambaran utuh kepada publik mengenai tantangan serta kontribusi sawit bagi Indonesia.