Pertamina, BPH Migas, Korlantas Polri Perkuat Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran
Upaya memperketat penyaluran BBM subsidi kembali diperkuat. PT Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas dan Korlantas Polri resmi menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kendaraan bermotor, Rabu (22/4/2026).
JAKARTA – Upaya memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali diperkuat. PT Pertamina Patra Niaga bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kendaraan bermotor, Rabu (22/4/2026).
Kesepakatan ini menjadi langkah lanjutan untuk memastikan distribusi BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite benar-benar tepat sasaran. Sistem pengawasan kini berbasis integrasi data kendaraan yang dikelola secara terpusat.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan kerja sama lintas sektor ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi konkret untuk memperbaiki tata kelola subsidi energi nasional.
“Kolaborasi ini adalah upaya nyata agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan dapat dikontrol secara lebih akurat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, integrasi data kendaraan yang dikelola Korlantas Polri akan menjadi fondasi sistem pengawasan baru. Dengan pendekatan digital ini, pemerintah dapat mengendalikan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan transparansi distribusi di lapangan.
“Integrasi data satu pintu menjadi kunci untuk memperkuat pengawasan, efisiensi layanan publik, dan akuntabilitas penyaluran subsidi,” tambah Wahyudi.
Di sisi lain, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penuh sistem ini. Ia menyebut kerja sama ini sebagai penyempurnaan dari skema sebelumnya yang telah berjalan.
“Kami berharap sistem ini membuat penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Kementerian Dalam Negeri. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menilai integrasi data kendaraan tidak hanya bermanfaat untuk sektor energi, tetapi juga meningkatkan efisiensi layanan publik lintas sektor.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menekankan bahwa subsidi BBM merupakan amanah negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Subsidi BBM harus diterima oleh masyarakat yang berhak. Kami berkomitmen menjaga proses ini agar tepat sasaran,” ujarnya.
Mars Ega menambahkan, ke depan sistem akan terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi data dan meminimalkan proses manual yang rentan kesalahan.
Dengan kolaborasi ini, pemerintah dan pemangku kepentingan berharap distribusi BBM subsidi tidak lagi bocor atau salah sasaran. Sistem terintegrasi berbasis data dinilai menjadi solusi kunci untuk memastikan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pengawasan subsidi kini tidak lagi mengandalkan cara konvensional, melainkan berbasis teknologi dan kolaborasi lintas lembaga.
Editor :Tim Sigapnews
