PUKIS Kritik Pemerintah, DAMRI Gagal Dapat PMN Transportasi Terancam

JAKARTA – Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait minimnya dukungan terhadap transportasi publik, menyusul gagalnya Perum DAMRI kembali memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sorotan itu mencuat dalam pernyataan resmi Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurut Gibran, penolakan berulang terhadap pengajuan PMN menjadi sinyal lemahnya komitmen negara dalam menghadirkan layanan transportasi yang adil dan merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil.

“Ini membuktikan negara tidak serius membangun transportasi publik yang merata. DAMRI justru menjadi simbol kehadiran negara di daerah, tapi tidak didukung,” tegas Gibran.

Fakta di lapangan menunjukkan, DAMRI telah tiga kali mengajukan PMN, namun seluruhnya ditolak oleh Kementerian Keuangan. Bahkan, manajemen DAMRI kini memilih tidak lagi mengajukan tambahan modal tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan operasional perusahaan.

Dampak paling nyata terlihat pada tertundanya peremajaan armada. Padahal, armada menjadi tulang punggung pelayanan, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP). Banyak bus perintis yang saat ini beroperasi sudah berusia tua dan tidak lagi optimal.

“Kalau armada tidak diperbarui, layanan pasti terganggu. Ini bukan sekadar bisnis, tapi kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Di sejumlah daerah 3TP, DAMRI bahkan menjadi satu-satunya operator transportasi yang melayani masyarakat. Minimnya minat swasta masuk ke wilayah tersebut membuat peran DAMRI sangat krusial. Tanpa dukungan pemerintah, konektivitas di wilayah-wilayah itu terancam lumpuh.

PUKIS juga menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah dalam mendukung BUMN transportasi. Gibran menyinggung bantuan yang terus mengalir ke sektor lain, sementara DAMRI justru tidak mendapat perhatian serupa.

“BUMN lain yang merugi saja terus disokong. Kenapa DAMRI yang jelas dibutuhkan masyarakat malah diabaikan?” katanya.

Sebagai solusi, PUKIS mendorong perubahan skema pengadaan angkutan perintis. Mereka mengusulkan agar sistem lelang yang selama ini berjalan diganti dengan skema penugasan langsung melalui Public Service Obligation (PSO), seperti yang diterapkan di sektor perkeretaapian.

Skema ini dinilai dapat memberikan kepastian pendanaan melalui APBN, sekaligus memperkuat stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka panjang.

Selain itu, PUKIS juga meminta manajemen DAMRI melakukan pembenahan internal, termasuk mengoptimalkan tujuh segmen usaha mulai dari angkutan kota, antarkota, hingga logistik dan pariwisata.

Di tengah ancaman krisis energi dan kebutuhan mobilitas nasional, PUKIS menegaskan bahwa penguatan transportasi publik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

“Kita bicara keadilan akses transportasi. Ini bagian dari visi besar pembangunan nasional yang tidak boleh diabaikan,” tutup Gibran.