Ditanya Kemampuan Riau Kelola Blok Rokan
Wagub Riau, Wan Thamrin Hasyim 'Ngamuk'
Wagub Riau, Wan Thamrin Hasyim saat diwawancara wartawan didepan gedung sembilan lantai kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman. (foto riauonline.co.id)
Sigapnews.co.id | pekanbaru - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Wan Thamrin Hasyim mengamuk saat diwawancara oleh wartawan terkait kemampuan pengelolaan Blok rokan, Senin(20/08/2018).
Mengamuknya orang nomor dua di Riau ini saat ditanya oleh pimpinan redaksi sigapnews.co.id, Yefrizal, bagimana kemampuan provinsi Riau untuk mengelola Blok Rokan yang sudah sering didengungkan oleh media-media lokal di Riau.
Menurut Yefrizal, Wan Thamrin Hasyim saat ditanya kemampuan Provinsi Riau untuk mengelola Blok Rokan tahun 2021 merupakan pertanyaan yang normatif dan perlu disampaikan ke masyarakat Riau. Tetapi Jawaban Wan Thamrin Hasyim diluar dugaan.
"Kamu orang mana?. Kamu bukan orang Melayu ya?.kamu bukan orang Riau ya?" jawab Wan Thamrin Hasyim yang ditujukan kepada Yefrizal.
Yefrizal merasa heran atas jawaban Wan Thamrin Hasyim, karena lain yang ditanya, lain yang dijawab
" Apa perlu harus orang Riau atau Melayu yang boleh bertanya kepada pejabat publik?, tanya Yefrizal.
"Kejadian tersebut berlangsung cepat dan saya tidak mengira ini akan membuat pak Wan mengamuk. Ini disaksikan oleh para wartawan dari berbagai media serta Satpol PP yang bertugas di kantor Gubernur," beber Yefrizal, yang juga ketua Forum Jurnalis Melayu Riau (FJMR).
"Saya sangat menyayangkan perilaku pak Wan, karena tidak mencerminkan seorang pejabat tinggi di Bumi lancang Kuning ini. Kalau tidak ingin diwawancara jangan jadi pejabat publik", ujar Yefrizal bernada kecewa.
Wartawan yang berada disekitar tempat Wan Thamrin Hasyim mengamuk mengatakan kepada yefrizal bahwasanya Sang Wagubri sedang "Sensi".
"Biasa Bang, Dia lagi Sensi", ujar salah satu media televisi kepada Yefrizal.
Yefrizal menjelaskan, pejabat publik, termasuk kepala daerah, wajib untuk tidak menutup diri kepada publik, apalagi wartawan. Sebab menolak memberi informasi selain termasuk menghalang-halangi kerja jurnalistik sesuai UU Nomor 40/1999 tentang Pers juga melanggar prinsip keterbukaan informasi seperti diatur dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Tujuan keterbukaan informasi publik, seperti ditegaskan dalam UU KIP, kata Yefrizal, agar publik mengetahui perencanaan kebijakan publik, pelaksanaan, dan pengawasannya. Selain itu untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, menjadikan layanan informasi yang berkualitas, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Jika pejabat publik dan institusinya tertutup, sudah bisa dipastikan bahwa tujuan tersebut tidak akan tercapai. Partisipasi masyarakat akan rendah, masyarakat tidak tahu tentang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, tata kelola pemerintahan buruk, layanan informasi publik tak berkualitas, dan masyarakat tidak cerdas," tukasnya.
Untuk diketahui, Perusahaan sekelas Chevron memerlukan Investasi sebesar USD 88 Miliar atau Rp1.267 triliun di Blok Rokan. Bukan saja padat modal akan tetapi juga harus memiliki teknologi serta Sumber Daya manusia yang memadai
PT Chevron Pasifik Indonesia memanfaatkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). Dengan teknologi tersebut, cadangan minyak yang bisa diambil sebesar 1,2 miliar barel.
"Itu semua perlu kita siapkan dan harus dipaparkan ke publik khususnya masyarakat Riau," tutup Yefrizal putra asli Melayu Rokan Hilir ini.
Editor :Tim Sigapnews
