Kasus Suap DAK Dumai
KPK Periksa 9 Saksi Tersangka Zul AS di Pekanbaru
Mantan Wali Kota Dumai periode 2016-2021, Zulkifli Adnan Singkah (Tersangka) saat ditahan usai diperiksa tim penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2020). (Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa hari ini, Rabu (3/2/2021), KPK memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap DAK Dumai di Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru.
"Ada sembilan saksi yang dijadwalkan diperiksa hari ini di Mapolda Riau, mereka ada yang PNS ada dari pihak swasta," sebutnya, Rabu (3/2/2021) pagi.
Ke 9 saksi yang dijadwalkan untuk pemeriksaan itu adalah: 1. Baharudin - Wiraswasta, 2. Akhmad Khusnul Ilmi - Wiraswasta, 3. Ghulam Fatoni - Wiraswasta, 4. Humanda Dwipa Putra - PNS, 5. Marjoko Santoso - PNS (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai 2014 - 2017), 6. Muklis Susantri - PNS (Kabag Pembangunan Setda Kota Dumai), 7. Eli Yati - Wiraswasta, 8. Hendri Sandra SE - Wiraswasta, 9. Said Effendi SE - Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai 2017 - Sekarang Pemerintah Kota Dumai.
"Pemeriksaan saksi Zul AS Tindak Pidana suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Dumai Dalam APBNP Tahun 2017 dan APBN 2018," lanjutnya.
Selain Zul AS, KPK telah menetapkan 11 orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya Amin Santono selaku anggota Komisi XI DPR RI, Eka Kamaluddin selaku pihak swasta/perantara.
Lalu Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ahmad Ghiast selaku swasta/kontraktor.
Ada pula nama Sukiman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, Natan Pasomba Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua.
Dari 9 saksi yang diperiksa itu, enam nama di atas tersebut telah divonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan Tipikor.
Konstruksi perkara yang menjerat Zul AS ini, bermula pada Maret 2017. Saat itu dia bertemu dengan Yaya Purnomo di sebuah hotel di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Walikota Dumai ini meminta bantuan untuk mengawal proses pengusulan DAK Pemerintah Kota Dumai. Lalu pada pertemuan itu, akhirnya disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan catatan fee sekitar 2 persen.
Kemudian pada Mei 2017, Pemerintah Kota Dumai mengajukan pengurusan DAK kurang bayar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp22 miliar. Dalam APBN Perubahan Tahun 2017, Kota Dumai mendapat tambahan anggaran sebesar Rp22,3 miliar. Tambahan ini disebut sebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang dianggarkan untuk kegiatan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan.
Masih pada bulan yang sama, Pemerintah Kota Dumai mengajukan usulan DAK untuk Tahun Anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan. Beberapa bidang yang diajukan antara lain RS rujukan, jalan, perumahan dan permukinam, air minum, sanitasi, dan pendidikan.
Zul AS kembali bertemu dengan Yaya Purnomo membahas pengajuan DAK Kota Dumai tersebut yang kemudian disanggupi untuk mengurus pengajuan DAK TA 2018 kota Dumai. Yaitu untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dengan alokasi Rp20 miliar, dan pembangunan jalan sebesar Rp19 miliar.
Untuk memenuhi fee terkait dengan bantuan pengamanan usulan DAK Kota Dumai kepada Yaya Purnomo, Zul AS memerintahkan untuk mengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemerintah Kota Dumai.
Penyerahan uang setara dengan Rp550juta dalam bentuk Dollar Amerika, Dollar Singapura dan Rupiah pada Yaya Purnomo dkk dilakukan pada bulan November 2017 dan Januari 2018.
Sedangkan untuk perkara kedua, tersangka Zul AS diduga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai.
Penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November 2017 dan Januari 2018. Gratifikasi ini tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK sebagaimana diatur di Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Oleh karena itu, dalam dua Perkara tersebut, tersangka Zul AS disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini untuk perkara pertama.
Sementara untuk perkara kedua, Zul AS disangkakan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
