Pemkab Rohul Ikuti Rakernas Forsesdasi, Peserta Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pasir Pengaraian – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) yang diwakili Inspektur Inspektorat Rohul H. Helfiskar SH MH mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2020 melalui Video Conference (Vidcon).

Dalam Rakor tersebut, Peserta dan Narasumber dorong peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hal utama yang harus dilakukan Pemerintah Daerah yang menjadi harapan dan dambaan seluruh masyarakat.

Turut hadir mendampingi Inspektur Inspektorat Rohul H. Helfiskar SH MH, Kadis Kominfo Rohul Drs Yusmar M.Si melalui Sekretaris Zulfikri S.Sos M.Si, Kabag Organisasi Setda Rohul Sinta Sapta Kumala SSTP, Kabid e-Governmen Diskominfo Rohul M. Yudi Arfian S.Pi M.Si, para Kabid, Kabag dan Kasi, di Ruang Vidcon Diskominfo Rohul, Rabu (30/9/2020).

Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rakernas Forsesdasi Tahun 2O20 dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori secara virtual melalui video conference.

Kegiatan dengan mengusung tema "Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Indonesia maju". Dalam sambutannya sekaligus menjadi keynote speaker, Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori mengucapkan terimakasih kepada para Sekretaris Daerah atau yang mewakili yang sudah hadir.

"Semoga kita selalu bisa bersinergi kedepannya. Kita sukseskan momentum ini. Terkait program untuk mensejahterakan masyarakat. Kami juga mengimbau kepada seluruh peserta yang hadir agar bersikap netralitas dalam Pilkada, Kurangi kerumunan massa. Pilkada harus aman, tertib, lancar dan bebas dari penularan Covid-19,” tutur Muhammad Hudori

Sementara, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Dwi Wahyu Atmaji juga menyampaikan terkait implementasi informasi birokrasi dan akuntabilitas Daerah sesuai target RPJMN 2019-2024. RPJMN Nasional Tahun 2020-2024 memuat strategi pembangunan Nasional.

Lebih lanjut, Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hal utama yang harus dilakukan Pemerintah, karena semua itu menjadi dambaan masyarakat di seluruh  Indonesia. Adapun pelayanan prima adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Pelayanan prima dapat dicapai oleh suatu unit/ lembaga pelayanan publik, jika menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, sebab, ukuran penilaian masyarakat terhadap pelayanan prima sebenarnya sangat sederhana, yakni persyaratan sederhana, pelayanan cepat, nyaman, serta berbiaya murah bahkan gratis”, tutup Dwi Wahyu Atmaji.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia menghimbau agar terus dilakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa yang terkait Pandemi sekarang ini. Dadang Kurnia juga mengingatkan agar bersama-sama untuk saling berkolaborasi mempercepat penanganan pencegahan Covid-19. (ADV Kominfo Rohul)