Sekda Lotim: MBG Efektif Jika Akuntabel dan Bebas Korupsi

LOMBOK TIMUR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, Dr. Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.A.P, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia apabila dijalankan dengan tata kelola yang akuntabel, higienis, dan bebas dari praktik korupsi. Hal itu disampaikannya dalam Dialog Publik bertajuk "MBG dalam Perspektif Baru: Antara Kepentingan Rakyat atau Beban APBN" di Lombok Timur, Minggu (5/7/2026).

Dalam paparannya, Juaini menjelaskan program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik mulai dari PAUD hingga pendidikan menengah dan pesantren, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat kurang mampu dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, dari perspektif administrasi publik, MBG bukan sekadar program birokrasi, melainkan bagian dari administrasi pembangunan yang harus berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata.

"Luasnya cakupan program belum tentu menjadi ukuran keberhasilan. Yang paling penting adalah sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Karena itu, Juaini mendorong kalangan akademisi dan mahasiswa melakukan penelitian ilmiah untuk mengukur efektivitas program sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemerintah.

Dari sisi pendanaan, ia meluruskan anggapan bahwa MBG membebani keuangan daerah. Menurutnya, seluruh pembiayaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan APBD.

Di Kabupaten Lombok Timur sendiri, pelaksanaan MBG telah didukung 262 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberadaan dapur tersebut disebut mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja. Anggaran untuk gaji karyawan, pengelola, dan relawan mencapai lebih dari Rp29 miliar, sedangkan belanja penyediaan makanan mencapai lebih dari Rp132 miliar setiap bulan.

Juaini juga menilai pengawasan program akan lebih efektif apabila pelaksanaan operasional di daerah melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui mekanisme desentralisasi.

Ia menegaskan setiap kebijakan publik, termasuk MBG, harus terbuka terhadap evaluasi agar terus mengalami perbaikan.

"Karakteristik kebijakan publik yang baik adalah dapat dievaluasi dan disempurnakan. Tidak ada kebijakan yang begitu lahir langsung sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran adalah hal yang wajar dan sangat diperlukan," katanya.

Dalam forum yang sama, Senior HMI, Muhammad Saleh, menilai MBG merupakan implementasi konsep welfare state atau negara kesejahteraan karena negara hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Meski mendukung program tersebut, ia mengingatkan pemerintah agar memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola. Salah satu alternatif yang diusulkannya adalah penguatan kantin sekolah dengan sistem zonasi berbasis desa atau kecamatan untuk menjamin kualitas makanan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.

"Program ini sangat baik, manakala tata kelolanya benar-benar akuntabel, higienitasnya terjamin, dan bersih dari praktik korupsi," tegas Muhammad Saleh.

Dialog publik yang digagas HMI Cabang Selong itu dihadiri akademisi, mahasiswa, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan sebagai forum evaluasi pelaksanaan salah satu program prioritas nasional tersebut.