Bupati Rohul Tegaskan Kades dan Perangkatnya ikut Caleg Wajib Berhenti
Bupati Rokan Hulu H. Sukiman
Sigapnews.co.id | Pasir Pangaraian - Bupati Rokan Hulu H. Sukiman meminta kepada seluruh Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya yang maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019 wajib berhenti.
lebih lanjut H Sukiman menhatakan, kepada seluruh Kades, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tenaga honorer, pegawai (Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta profesi yang menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Rohul.mengajukan surat pengunduran diri ke Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
"Saya ingin kita semua taat aturan, jadi kalau dalam aturannya kades itu harus berhenti, maka segera ajukan surat pengunduran diri biar cepat di proses," tegas Sukiman.
Sukiman mengaku, dirinya saat ini baru menerima satu permohonan pengunduran diri kepala desa yang nyaleg.
"Saya baru terima 1 surat pengajuan pengunduran diri dari kepala desa," kata Sukiman, yang dikonfirmasi Senin (23/7/2018) usai membuka Lomba Cipta Menu di Gedung Darma Wanita Pasirpengaraian.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rohul Fahrizal ST.MT mengatakan, berdasarkan penelitian dan informasi dari masyarakat ke KPU Rohul, banyak kepala desa, BPD, Kadus, atau profesi yang ditutut berhenti dalam Peraturan KPU, maju sebagai Bakal Calon Legislatif di Pemilu 2019 ini.
Namun anehnya, dari hasil verivikasi yang dilakukan KPU, hanya beberapa Bacaleg saja yang menyebutkan pekerjaanya saat ini sebagai kepala desa, BPD, dan Kadus, atau pekerjaan yang diharuskan mundur sesuai PKPU. Selebihnya, mereka menyebutkan pekerjaan sesuai e-KTP misalnya wiraswasta.
"Sejauh ini, kita baru data ada 1 kades, 2 orang BPD, dan 1 PPK dan 1 orang PPS yang nyaleg. Mereka sudah membuat surat pengunduran diri dan surat pernyataan instansi bahwa pengunduran diri sedang berproses," jelas Fahrizal.
Fahrizal mengingatkan kepada kepala desa, BPD, Kadus, atau Bacaleg yang pekerjaanya dituntut mundur sesuai PKPU agar memberikan informasi data pribadi yang sebenar-benarnya.
Pasalnya, jika tidak memberikan informasi yang benar, maka akan menimbulkan permasalahan pada masa sanggah pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS). Jikapun Bacaleg tersebut lolos ke Daftar Calon Tetap (DCT) ataupun duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), data yang tidak sesuai tersebut, hanya akan mengakibatkan Bacaleg tersebut didiskualifikasi dan berefek pidana.
"Memberikan data yang tidak benar hanya akan merugikan Bacaleg sendiri, karena kemungkinan besar data tersebut bisa disengketakan meski Bacaleg itu sudah duduk sebagai anggota DPRD. Jadi sebaiknya berilah informasi yang sebenarnya, jika memang harus mundur, uruslah surat pengunduran diri" himbau Fahrizal.
Fahrizal menambahkan, pada masa perbaikan ini, Bacaleg yang profesinya harus mundur sesuai PKPU, hanya cukup menyerahkan surat tertulis pengunduruan diri dan surat pernyataan instansi bahwa pengunduran diri bersangkutan saat ini sedang berproses.
"Sementara SK Pemberhentian bisa diserahkan ke KPU paling lambat 1 hari menjelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)," pungkas fahrizal. (Humas/Adv).
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
.jpg)
