Pemprov Riau Bedah 22 Indikator Demokrasi Tahun 2025

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 di Ruang Melati Lantai 3 Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (11/2/2026), guna memvalidasi data demokrasi sepanjang 2025 sebagai dasar kebijakan lima tahun ke depan.

Pemprov Riau mulai menguliti satu per satu kualitas demokrasi daerah. Melalui FGD IDI 2025, pemerintah tidak hanya membaca angka, tetapi memeriksa fakta lapangan yang terjadi di 12 kabupaten/kota selama tahun lalu.

FGD dibuka Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, mewakili Plt Gubernur Riau. Ia menegaskan IDI bukan sekadar skor statistik. 

“IDI adalah alat ukur sejauh mana prinsip demokrasi dan kepastian hukum benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya tercatat di atas kertas,” ujarnya.

Paparan teknis disampaikan Kepala BPS Riau Dr. Asep Riyadi dan Statistisi Ahli Madya Emilia Dharmayanthi. Emilia menjelaskan IDI disusun dari 22 indikator yang terbagi dalam tiga aspek: kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

“Data yang kami kumpulkan berbasis fakta, melalui review media, dokumen resmi, dan FGD. Bukan opini atau persepsi,” tegas Emilia.

Pada aspek kebebasan (indikator 1–7), diskusi menyoroti kebebasan berkumpul, berekspresi, hingga kebebasan berkeyakinan.

Meski ruang publik dinilai relatif terbuka, masih terdapat catatan pada pemenuhan hak pekerja yang berpotensi memengaruhi skor.

Memasuki aspek kesetaraan (indikator 8–14), pembahasan mengerucut pada partisipasi politik perempuan dan kelompok rentan. Keterwakilan perempuan di legislatif serta akses setara terhadap peluang kerja menjadi perhatian serius peserta FGD, termasuk anggota DPRD yang hadir.

Aspek ketiga, kapasitas lembaga demokrasi (indikator 15–22), memantik diskusi paling dinamis. Kinerja DPRD dalam fungsi legislasi dan pengawasan, transparansi anggaran, serta akses informasi publik diuji secara terbuka.

Indikator ke-22 tentang pendidikan politik kader partai juga disorot. Emilia menyebut berbagai kegiatan kaderisasi partai sepanjang 2025 menjadi faktor penting dalam penguatan demokrasi. 

“Pendidikan politik bukan sekadar formalitas, tetapi proses membangun integritas dan pemahaman demokrasi di internal partai,” katanya.

Kepala Badan Kesbangpol Riau Boby Rachmat menegaskan hasil FGD akan diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD 2025–2029.

“Kami tidak ingin hanya mengejar angka. Yang kami kejar adalah perbaikan kualitas demokrasi secara nyata,” tegas Boby.

Selama FGD, peserta dari partai politik, ormas, dan akademisi diberi ruang untuk mengonfirmasi atau mendiskonfirmasi data dengan bukti valid, memastikan IDI benar-benar mencerminkan realitas.

Pemprov Riau menargetkan penguatan tiap indikator demokrasi berdampak langsung pada stabilitas politik, keamanan, serta iklim investasi, sehingga demokrasi tumbuh seiring pembangunan ekonomi di Bumi Lancang Kuning.