Komisi VIII DPR RI Kunker Ke Riau Bahas Seritifikasi dan Inpassing Guru
Sikapnews.co.id |Riau - Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Riau dalam rangka menyerap aspirasi terkait sertifikasi guru dan inpassing di Aula Kantor Kementerian Agama Wilayah (Kakanwil) Provinsi Riau, Kamis (9/2).
Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher mengatakan bahwa komisi VIII telah membentuk panitia kerja (Panja) terkait sertifikasi guru dan infassing yang bertugas mendapatkan informasi, usul, saran, rekomdas serta kodisi aktual mengenai pelaksanaan dan permasalahan sertifikasi guru dan infasing. salah satu programnya adalah dalam bentuk kunjungan kerja.
Saat ini ada sekitar 39.000 guru bukan PNS di Indonesia yang belum diverifikasi Itjen Kementerian Agama (Kemenag).
Ketua Komisi VIII DPR RI mengungkapkan "Pembayaran tunjangan 39.000 guru bukan PNS yang belum diverifikasi Itjen diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp1,86 triliun,"
Sedangkan, pembayaran tunjangan guru bukan PNS madrasah yang sudah inpassing totalnya mencapai 82.090 guru. Kebutuhan anggaran untuk membayar hutang itu pun diperkirakan mencapai Rp1,22 triliun.
Tahun ini harus selesai diverifikasi, sehingga hutang pembayaran inpassing ini bisa dibayarkan. Terhitung 2015, 2016 dan 2017.
Banyak guru madrasah yang belum dibayar tunjungan profesi gurunya yang merupakan hak mereka.
Gubernur Riau yang diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Riau Kasiarudin mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi atas kunjungan rombongan Komisi VIII DPR RI ke tanah Lancang Kuning dengan berharap pertemuan ini dapat mebawa perubahan yang signifikan untuk lembaga pendidikan kita di masa datang.
Kasiarudin juga mengatakan Ini sangat penting, demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas kinerja tenaga pendidik, dan Pemerintah Provinsi Riau siap membantu dan mendukung sepenuhnya terkait masalah sertifikasi guru dan Impassing tersebut.
Pada kesempatan yang sama Kakanwil Kemenag Riau Ahmad Supardi melaporkan jumlah guru madrasah di Riau tercatat berkisar 18530 orang, guru kristen 668 orang, katolik 55 orang, hindu 3 orang, dan Budha sebanyak 117 orang.
Untuk guru yang sudah sertifikasi sebanyak 8330 orang, dengan rincian untuk madrasah 4630 orang dan guru PAIS sebanyak 3700 orang.
Kakanwil Kemenag Riau menambahkan bahwa Sebagai langkah awal kami akan fokus terhadap guru yang belum disertifikasi pada Tahun 2005 kebawah, mengingat masih banyak sekali yang belum mendapat disertifikasi. Sampai saat ini, keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru tersebut terkendala oleh anggaran yang tidak cukup,
Insyaallah yang kurang ditahun lalu akan kita bayarkan tahun ini.
Diharapkan kedepan pihaknya bersama-sama dengan pihak terkait lainnya, dapat mempercepat proses penyelesaian pembayaran program sertifikasi guru dan program inpassing madrasah yang masih terhutang.
Pada pertemuan tersebut dihadiri Kakanwil Kemenag Provinsi Riau Ahmad Supardi, Kepala BKD Provinsi Riau Ikhwan Ridwan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Syarifuddin , Kepala Biro Humas, Protokol dan Kerjasama Setdaprov Riau Darusman. serta Rombongan Komisi VIII DPR RI yang diketuai oleh Ali Taher ini berjumlah 14 orang disertai 2 orang sekretaris Komisi VIII DPR RI, 1 orang protokoler, 1 orang tenaga Ahli dan bagian media cetak dan medsos serta Pengurus Dharma Wanita dan civitas akademis di lingkungan Kanwil Kemenag Riau.(Mg/Rgi)
Editor :Tim Sigapnews
