APBD-P Riau
Di APBD-P Riau 2019 Ada Dana Desa Juga Minta Pusat Bantu Garap Pariwisata
Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo. (Foto: Sigapnews.co.id/Istimewa).
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - DPRD Riau bersama Pemprov Riau sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Perubahan Provinsi Riau tahun 2019 dalam rapat paripurna.
Kemudian pihak DPRD Riau, secara resmi menyampaikan nota KUA PPAS RAPBD P 2019 kepada Gubernur Riau, Kamis (22/8/2019) di Kantor DPRD Riau dalam rapat paripurna.
Pimpinan DPRD Riau, Sunaryo mengatakan, pembahasan APBD-P di tingkat Banggar sudah selesai maka diakukan penandatangani bersama MoU KUA PPAS RAPBD Perubahan 2019.
"Setelah kita bahas dan kita sepakati kemudian kita lakukan MoU dan hari ini kita sampaikan ke Pak Gubernur. Ada penambahan sebesar Rp 271 miliar. Dana itu bersumber dari dana bagi hasil dan tunda salur yang sudah masuk," katanya.
Sebagaimana diketahui, APBD Murni tahun 2019 disahkan oleh DPRD Riau sebesar Rp 9,1 triliun. Jika ada penambahan Rp 271 miliar. Maka APBD P 2019 mencapai lebih kurang 9,3 triliun.
Tahapan selanjutnya kata Sunaryo, akan ada pandangan fraksi terhadap APBD Perubahan Setelah itu dilanjutkan jawaban pemerintah, barulah laporan banggar dan pengesahan APBD perubahan.
"Akhir bulan ini diharapkan RAPBD Perubahan bisa selesai dan ketok palu untuk disahkan, itu target kita," tukasnya.
Gubernur Riau usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD mengatakan didalam APBD perubahan ini ada beberapa penambahan anggaran kegiatan yang selama ini belum sempat dianggarkan. Penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan tersebut dimasukkan guna menyesuaikan dengan program serta visi dan misi gubernur Riau Syamsuar.
"Ada beberapa penambahan dan pergeseran anggaran di APBD P 2019 ini. Seperti anggaran bantuan keuangan untuk desa dan PPLP yang belum dianggarkan," katanya.
Kemudian untuk dana desa, Syamsuar mengaku sudah menganggarkan untuk satu desa adalah sebesar Rp 200 Juta.
"Untuk penambahan bantuan dana desa, dianggarankan Rp 200 juta perdesa," ujarnya.
Minta Bantuan Pusat Garap Sektor Pariwisata
Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau mulai menggarap sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sejumlah upaya pun dilakukan agar pariwisata di Riau banyak diminati wisatawan. Baik lokal maupun wisatawan mancanegara.
Gubernur Riau Syamsuar, Kamis (22/8/2019) mengatakan, saat ini provinsi Riau sudah mempunyai bentuk objek wisata unggulan. Diantaranya, Bakar Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir, Ombak Bono di Pelalawan, Tour de Siak di Kabupaten Siak serta Pacu Jalur Tradisional di Kuantan Singingi.
"Agar pariwisata di Riau ini bisa semakin dikenal, kami minta kepada Pak Menteri Pariwisata untuk ikut membantu mempromosikan wisata Riau. Kalau sudah kementerian pariwisata yang mempromosikan, maka jangkauannya hingga internasional," katanya.
Selain pariwisata berupa iven dan alam, lanjut Syamsuar, saat ini Riau juga sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi pariwisata halal di Indonesia setelah Nusa Tenggara Barat dan Aceh.
Dengan demikian, promosi terkait hal ini menurutnya harus ditingkatkan lagi agar wisatawan muslim terutama dari negara-negara di timur tengah semakin mengetahui.
"Selama ini wisatawan muslim dari timur tengah banyak yang berwisata ke Malaysia, kalau promosi kita bisa lebih ditingkatkan lagi. Maka bukan tidak mungkin wisatawan timur tengah yang biasa ke Malaysia juga akan berwisata ke Riau," sebutnya.
Untuk itu, Syamsuar juga meminta semua pihak yang ada di provinsi Riau, untuk bersama-sama mendukung program pariwisata halal di provinsi Riau. Pasalnya, potensi pariwisata halal di Provinsi Riau sangat potensial untuk dikembangkan.
"Provinsi Riau meraih peringkat ketiga dalam penilaian oleh Kementerian Pariwisata tentang pariwisata halal beberapa waktu lalu. Ini menunjukkan bahwa potensi pariwisata halal di Riau ini masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan," katanya.
Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk segera, menurutnya yakni pemberian label halal pada produk-produk makanan di Riau terutama rumah makan. Pasalnya, salah satu yang paling dicari oleh para wisatawan Muslim yakni terjaminnya produk makanan halal.
"Dinas atau instansi terkait juga hendaknya membantu pihak rumah makan dalam pemberian sertifikat halal. Kalau rumah makan Padang dan Melayu, saya pikir tidak perlu diuji lagi, karena sudah pasti produk yang dijualnya halal," sebutnya.
Syamsuar optimis, adanya pelayanan wisata halal ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Riau bertambah, apalagi nantinya jika Roro Dumai-Melaka sudah ada sehingga hal ini semakin mempermudah pelancong bertandang ke Riau.
"Di Thailand saja, ada pelayanan wisata halal sehingga negara tersebut banyak dikunjungi turis manca negara. Apalagi Riau tanah Melayu yang identik dengan Islam, tentunya pelayanan wisata halal ini menjadi keharusan," ujarnya.(*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian
Editor :Tim Sigapnews
