KPK Evaluasi PT BSP, Bupati Siak Tekankan Integritas dan Kontribusi untuk Daerah

PEKANBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan monitoring dan evaluasi tata kelola perusahaan serta pencegahan korupsi di PT Bumi Siak Pusako (BSP), 3–4 November 2026. Evaluasi tersebut menjadi momentum bagi perusahaan milik daerah itu untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Siak.

Kegiatan bertajuk Diseminasi Penguatan Tata Kelola Perusahaan dan Pencegahan Korupsi pada BUMD PT BSP tersebut bertujuan memastikan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Kepala Satuan Tugas Supervisi Wilayah I KPK RI, Ikhsan Fernandi, memimpin langsung kegiatan yang diawali dengan Entry Meeting pada Selasa (3/11/2026). Setelah itu, tim KPK meninjau sejumlah fasilitas operasional strategis perusahaan untuk melihat secara langsung proses bisnis dan penerapan tata kelola.

Lokasi yang dikunjungi meliputi pemasangan Pipa Bypass, titik Loading Minyak di GS Zamrud, fasilitas Unloading di Buatan, serta Powerplant di Pusako.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK memahami aktivitas operasional sekaligus mengidentifikasi aspek tata kelola yang perlu diperkuat di lingkungan perusahaan.

Memasuki hari kedua, Rabu (4/11/2026), agenda berlanjut di Kantor PT BSP, Pekanbaru. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, Wakil Bupati Siak Syamsurizal, S.Ag., Komisaris PT BSP Heriyanto, Kepala Inspektorat Kabupaten Siak Fally Wurendarasto, serta jajaran manajemen perusahaan.

Direktur PT BSP Robi Junipa bersama para manajer dan Komite Audit turut mengikuti pembahasan mengenai penguatan kepatuhan dan tata kelola perusahaan.

Dalam sambutannya, Robi menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas pendampingan dan masukan yang diberikan. Ia menilai evaluasi eksternal diperlukan agar perusahaan dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan yang mungkin belum terlihat dalam pengawasan internal.

“Bagi kami, tata kelola perusahaan ibarat blind spot. Ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat dari dalam, tetapi tampak jelas oleh pihak luar. Oleh karena itu, kami sangat terbuka dan berterima kasih atas setiap masukan serta rekomendasi dari KPK RI,” ungkap Robi.

Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi kesempatan bagi BSP untuk memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan sekaligus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional dan pertumbuhan bisnis.

“Kami berharap BSP terus tumbuh dengan menjaga operational sustainability sekaligus operational growth. Perusahaan tidak hanya mampu menjaga keberlanjutan operasional, tetapi juga terus berkembang, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kasatgas Supervisi Wilayah I KPK RI Ikhsan Fernandi menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi di lingkungan BUMD membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pengelola perusahaan.

“Ini adalah tugas bersama untuk memajukan Indonesia, khususnya daerah. Apalagi BSP merupakan BUMD yang diharapkan mampu memberikan dividen optimal untuk mendukung pembangunan,” ujar Ikhsan.

Ia menekankan pentingnya tata kelola yang kuat agar potensi ekonomi daerah dapat dikelola secara optimal dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Bupati Siak Syamsurizal juga berharap pendampingan KPK mampu memperkuat sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan BSP memiliki peran penting dalam menopang perekonomian Kabupaten Siak.

“BSP merupakan salah satu nadi perekonomian Kabupaten Siak. Keberlangsungannya adalah kepentingan bersama. Kami berharap melalui kegiatan ini, BSP semakin berintegritas dan profesional,” kata Syamsurizal.

Dalam arahannya, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengingatkan bahwa PT BSP merupakan aset strategis sekaligus kebanggaan masyarakat Kabupaten Siak. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran perusahaan menjadikan integritas sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan operasional.

Afni juga menyoroti pentingnya dividen perusahaan sebagai salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak. Ia meminta penguatan tata kelola tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus berdampak terhadap efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas perusahaan.

“Penguatan tata kelola tidak boleh hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi harus mampu mendorong efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Kita ingin BSP menjadi perusahaan daerah yang sehat, kuat, dan kompetitif,” tegas Bupati.

Ia juga mengingatkan jajaran direksi, komisaris, dan seluruh pekerja agar menjaga amanah dalam mengelola perusahaan daerah tersebut.

“Setiap rupiah yang dihasilkan BSP harus memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Siak. Mari kita jaga perusahaannya, kita perkuat tata kelolanya, dan kita pastikan manfaatnya kembali untuk masyarakat,” tutupnya.

Melalui monitoring dan evaluasi bersama KPK RI ini, PT Bumi Siak Pusako menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan internal, membangun budaya kerja berintegritas, serta meningkatkan profesionalisme pengelolaan bisnis minyak dan gas bumi demi menjaga keberlanjutan perusahaan dan kontribusinya terhadap daerah.