DPRD Riau di Demo
Demo di Kantor DPRD Riau Ricuh, Kapolda Meradang: Ayo, Saya Tantang Kalian
Usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Riau, Gubernur Riau, Syamsuar dan rombongan dari Pemprov Riau sempat dihadang oleh sejumlah pendemo di gebang pintu keluar kantor DPRD Riau, Jalan Jendral Sudirman, Senin (11/3/2019). (Photo: (Sigapnews.
SIGAPNEWS.CO.ID, Pekanbaru - Kapoda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo meradang saat sejumlah pendemo di depan Gedung DPRD Riau tidak mau mendengarkan arahannya, Senin (11/3/2019).
Saat itu Widodo sedang menyampaikan arahan kepada para pendemo agar tidak berbuat anarkis.
Awalnya pendemo sempat menurut dengan arahan pihak kepolisian.
Para pendemo pun duduk lesehan sambil mendengarkan arahan dari Kapolda Riau.
Namun tidak berapa lama, disaat Kapolda memberikan arahan melalui pengeras suara, tiba-tiba sejumlah pendemo berdiri dan memilih mengabaikan arahan dari Kapolda Riau sambil berjalan memegang sepanduk dan melakukan orasi.
Merasa tak diacuhkan, Kapolda pun langsung meradang. Ia menyebut jika demo yang dilakukan oleh ratusan warga Desa Koto Aman ini ditunggangi oleh sejumlah orang yang tidak bertanggungjawab.
"Kalau anda berdiri, berarti tidak menghargai saya. Ini kelihatan sekali bahwa demo ini bukan demo murni, pasti ada yang nyuruh," kata Kapolda dengan nada tinggi. Namun saat itu pedemo tidak mengacuhkan arahan Kapolda dan tetap berdiri sambil berjalan ke pinggir jalan untuk melalakukan orasi. Meski disaat bersamaan masih ada beberapa pendemo yang berada dibarisan depan tetap duduk dan mendengarkan pengarahan dari Kapolda.
"Saya sebagai Kapolda berbicara di depan sini, tidak anda hargai, kalau niatnya mau menyelesaikan masalah ini mudah, tunjuk perwakilan 10 sampai 15 orang menghadap Gubenur, kita dari Polda di panggil, karena kami sangat tau masalah di desa koto aman ini," ujarnya.
Tidak cukup sampai disitu, Kapolda juga menantang pendemo untuk melaporkan kasus sengketa lahan di desa koto aman ke pihak kepolisian.
"Ayo, saya tantang kalian, laporkan ke Polres atau ke Polda masalah koto aman ini. Saya tantang, ayo yang berani sekarang juga laporkan ke Polres atau ke Polda, saya tunggu kalau ada yang berani," katanya dengan suara keras.
"Yang lari dari barisan ini berarti kalian memang disuruh, anda tidak mengerti dengan permasalahan yang sebenarnya, tapi dimanfaatkan oleh seorang, atau pihak dan golongan," ujarnya.
Seperti diketahui, usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Riau, Gubernur Riau Syamsuar dan rombongan dari Pemprov Riau sempat dihadang oleh sejumlah pendemo di gebang pintu keluar kantor DPRD Riau, Jalan Jendral Sudirman, Senin (11/3/2019).
Ratusan masyarat Desa Koto Aman, Tapung Hilir, Kampar Riau memblokir pintu masuk dan pintu keluar gedung DPRD Riau.
Aksi ini pun mengundang kemarahan petugas kepolisian dan Satpol PP Pekanbaru. Bahkan kedua kelompok ini berakhir ricuh dan nyaris bentrok. Sebab petugas kepolisian membuat pagar betis menghadang warga yang akan menghentikan mobil dinas yang ditumpangi Gubenur Riau, Syamsuar saat keluar dari gedung DPRD Riau.
Di teras dekat parkir mobil dinas Gubernur Riau, sejumlah kepala OPD dan petinggi Forkompida terlihat sedang berdiskusi untuk mencari jalan keluar.
Petugas kepolisian yang melakukan pengamanan tetap diminta untuk mengkondisikan massa aksi agar mobil dinas Gubernur Riau dan pejabat lainnya bisa keluar.
Terlihat iring-iringan mobil dinas berhasil keluar pagar dengan pengawalan ketat dari petugas keamanan di sekitar massa aksi.
Sementara masyarakat yang melakukan unjukrasa dihadang. Khusus untuk mobil dinas Gubri mendapatkan pengawalan ketat dan berhasil keluar pagar.
"Demo tidak dilarang, demo diatur oleh undang-undang, silahkan, tapi sebagai warga negara indonesia, yang punya adat budaya timur, punya sopan santun. Silahkan demo, tapi hargai orang lain," kata Kapoda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo dihadapan pendemo yang akan menghadang rombongan gubenur Riau.
Ratusan warga dari Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar melakukan demo tepat di depan pintu masuk kantor DPRD Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru.
Tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo kali ini masih sama dengan tuntutan pada aksi-aksi sebelumnya, yakni meminta pemerintah, baik pusat dan provinsi untuk menuntaskan koflik lahan di Desan Koto Aman. Dimana warga menuding lahan mereka seluas lebih kurang 1500 hektare dikuasai oleh PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL).
Pendemo menyampaikan terkait perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya yang diduga dirampas perusahaan.
"Kita tidak akan pulang ataupun mundur sebelum kami terlepas dari penjajah kapitalis di desa kami. Yakni kembalikan lahan kami seluar 1500 hektar yang telah dirampas PT SBAL," kata Dapson, Koordinator Lapangan (Korlap) Demo Warga Desa Koto Aman.
Menurutnya, hampir 80 persen lahan kehidupan masyarakat Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar, Riau dikelola oleh perusahaan PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) sejak tahun 1991.
"Itu adalah awal dari masa kelamnya anak cucu kami di sana. Dimana pada tahun iyu pihak asing mulai masuk ke tanah kami dan menyerobot lahan kami dengan modus perkebunan kelapa yang pada akhirnya berubah menjadi kebun kelapa sawit," kata Dapson.
"Para pemangku jabatan di negeri ini sudah buta, tuli dan bisu terhadap nasib kami di desa yang terpencil dan tertindas. Kebohongan janji pada petingging Riau ini sudah membuat kami bosan, bahkan pemimpin di republik ini juga ikut memberi janji manis yang sangat menyayat hati kami masyarakat kecil," pungkasnya. (*)
Liputan: Brian.
Editor : Robinsar Siburian.
Saat itu Widodo sedang menyampaikan arahan kepada para pendemo agar tidak berbuat anarkis.
Awalnya pendemo sempat menurut dengan arahan pihak kepolisian.
Para pendemo pun duduk lesehan sambil mendengarkan arahan dari Kapolda Riau.
Namun tidak berapa lama, disaat Kapolda memberikan arahan melalui pengeras suara, tiba-tiba sejumlah pendemo berdiri dan memilih mengabaikan arahan dari Kapolda Riau sambil berjalan memegang sepanduk dan melakukan orasi.
Merasa tak diacuhkan, Kapolda pun langsung meradang. Ia menyebut jika demo yang dilakukan oleh ratusan warga Desa Koto Aman ini ditunggangi oleh sejumlah orang yang tidak bertanggungjawab.
"Kalau anda berdiri, berarti tidak menghargai saya. Ini kelihatan sekali bahwa demo ini bukan demo murni, pasti ada yang nyuruh," kata Kapolda dengan nada tinggi. Namun saat itu pedemo tidak mengacuhkan arahan Kapolda dan tetap berdiri sambil berjalan ke pinggir jalan untuk melalakukan orasi. Meski disaat bersamaan masih ada beberapa pendemo yang berada dibarisan depan tetap duduk dan mendengarkan pengarahan dari Kapolda.
"Saya sebagai Kapolda berbicara di depan sini, tidak anda hargai, kalau niatnya mau menyelesaikan masalah ini mudah, tunjuk perwakilan 10 sampai 15 orang menghadap Gubenur, kita dari Polda di panggil, karena kami sangat tau masalah di desa koto aman ini," ujarnya.
Tidak cukup sampai disitu, Kapolda juga menantang pendemo untuk melaporkan kasus sengketa lahan di desa koto aman ke pihak kepolisian.
"Ayo, saya tantang kalian, laporkan ke Polres atau ke Polda masalah koto aman ini. Saya tantang, ayo yang berani sekarang juga laporkan ke Polres atau ke Polda, saya tunggu kalau ada yang berani," katanya dengan suara keras.
"Yang lari dari barisan ini berarti kalian memang disuruh, anda tidak mengerti dengan permasalahan yang sebenarnya, tapi dimanfaatkan oleh seorang, atau pihak dan golongan," ujarnya.
Seperti diketahui, usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Riau, Gubernur Riau Syamsuar dan rombongan dari Pemprov Riau sempat dihadang oleh sejumlah pendemo di gebang pintu keluar kantor DPRD Riau, Jalan Jendral Sudirman, Senin (11/3/2019).
Ratusan masyarat Desa Koto Aman, Tapung Hilir, Kampar Riau memblokir pintu masuk dan pintu keluar gedung DPRD Riau.
Aksi ini pun mengundang kemarahan petugas kepolisian dan Satpol PP Pekanbaru. Bahkan kedua kelompok ini berakhir ricuh dan nyaris bentrok. Sebab petugas kepolisian membuat pagar betis menghadang warga yang akan menghentikan mobil dinas yang ditumpangi Gubenur Riau, Syamsuar saat keluar dari gedung DPRD Riau.
Di teras dekat parkir mobil dinas Gubernur Riau, sejumlah kepala OPD dan petinggi Forkompida terlihat sedang berdiskusi untuk mencari jalan keluar.
Petugas kepolisian yang melakukan pengamanan tetap diminta untuk mengkondisikan massa aksi agar mobil dinas Gubernur Riau dan pejabat lainnya bisa keluar.
Terlihat iring-iringan mobil dinas berhasil keluar pagar dengan pengawalan ketat dari petugas keamanan di sekitar massa aksi.
Sementara masyarakat yang melakukan unjukrasa dihadang. Khusus untuk mobil dinas Gubri mendapatkan pengawalan ketat dan berhasil keluar pagar.
"Demo tidak dilarang, demo diatur oleh undang-undang, silahkan, tapi sebagai warga negara indonesia, yang punya adat budaya timur, punya sopan santun. Silahkan demo, tapi hargai orang lain," kata Kapoda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo dihadapan pendemo yang akan menghadang rombongan gubenur Riau.
Ratusan warga dari Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar melakukan demo tepat di depan pintu masuk kantor DPRD Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru.
Tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo kali ini masih sama dengan tuntutan pada aksi-aksi sebelumnya, yakni meminta pemerintah, baik pusat dan provinsi untuk menuntaskan koflik lahan di Desan Koto Aman. Dimana warga menuding lahan mereka seluas lebih kurang 1500 hektare dikuasai oleh PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL).
Pendemo menyampaikan terkait perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya yang diduga dirampas perusahaan.
"Kita tidak akan pulang ataupun mundur sebelum kami terlepas dari penjajah kapitalis di desa kami. Yakni kembalikan lahan kami seluar 1500 hektar yang telah dirampas PT SBAL," kata Dapson, Koordinator Lapangan (Korlap) Demo Warga Desa Koto Aman.
Menurutnya, hampir 80 persen lahan kehidupan masyarakat Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar, Riau dikelola oleh perusahaan PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) sejak tahun 1991.
"Itu adalah awal dari masa kelamnya anak cucu kami di sana. Dimana pada tahun iyu pihak asing mulai masuk ke tanah kami dan menyerobot lahan kami dengan modus perkebunan kelapa yang pada akhirnya berubah menjadi kebun kelapa sawit," kata Dapson.
"Para pemangku jabatan di negeri ini sudah buta, tuli dan bisu terhadap nasib kami di desa yang terpencil dan tertindas. Kebohongan janji pada petingging Riau ini sudah membuat kami bosan, bahkan pemimpin di republik ini juga ikut memberi janji manis yang sangat menyayat hati kami masyarakat kecil," pungkasnya. (*)
Liputan: Brian.
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
