Audiensi Apersi dan BPN, Fokus Percepatan Administrasi dan Pengukuran

PEKANBARU - DPD Apersi Riau menggelar audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) Pekanbaru di Kantor BPN Jalan Naga Sakti, untuk membahas percepatan layanan administrasi dan pengukuran lahan yang dinilai masih menjadi kendala pembangunan perumahan.

Suasana pertemuan di Kantor BPN/ATR Pekanbaru tampak hangat namun penuh tekanan isu. Para pengembang yang tergabung dalam DPD Apersi Riau menyampaikan langsung berbagai hambatan di lapangan, terutama terkait lambatnya proses administrasi dan pengukuran lahan yang berdampak pada pembangunan rumah.

Ketua DPD Apersi Riau, Bambang Arianto, menegaskan bahwa keterlambatan layanan berdampak luas, tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penjualan hingga proses pembiayaan perbankan.

“Kami berharap pihak BPN proaktif menyelesaikan semua berkas yang diajukan anggota, agar tidak terlambat dilayani,” ujar Bambang di hadapan jajaran BPN.

Ia menekankan, percepatan layanan menjadi kunci agar kebutuhan hunian masyarakat dapat terpenuhi tepat waktu. Menurutnya, jika proses administrasi tersendat, maka efeknya akan merambat ke berbagai sektor.

Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran pengurus Apersi, di antaranya Wakil Ketua Bidang OKK Ir Ariffin Syah, Sekretaris Edi Ramadani, hingga Dewan Pembina Ir Idham Khalid Harahap. Sementara dari pihak BPN/ATR, hadir Kepala Kantor Muji Burohman beserta sejumlah pejabat teknis.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala BPN/ATR Pekanbaru Muji Burohman mengakui masih adanya keterbatasan sumber daya, khususnya tenaga administrasi dan juru ukur di lapangan.

“Seringnya keterlambatan disebabkan keterbatasan tenaga serta kompleksitas persoalan lahan, terutama yang bersinggungan dengan tanah sempadan,” jelasnya.

Sebagai solusi, BPN kini menggencarkan pola kerja terjadwal dengan melibatkan pihak kelurahan, RT, RW, hingga pemilik lahan agar proses pengukuran dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

“Kami siap mencari solusi bersama agar tidak ada lagi kendala yang menghambat pembangunan perumahan,” tambah Muji.

Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pengembang dan pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian.

Kedua pihak sepakat meningkatkan koordinasi agar proses administrasi dan teknis di lapangan berjalan lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.