Warga Purwakarta Geram, Belum Satu Tahun Jaling Rusak Parah
Plang proyek Jalan lingkungan menuju MIS Islamiyah Kampung Sindangsari, RT 20 RW 07, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
PURWAKARTA – Jalan lingkungan menuju MIS Islamiyah Kampung Sindangsari, RT 20 RW 07, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, yang baru dibangun melalui proyek APBD 2024, menuai sorotan tajam warga pada Kamis (18/9/2025).
Proyek bernomor SPK 620/2.R.01/PPK/SPK-Perkim/XII/2024 dan SPMK 620/4.R.01/PPK/SPMK-Perkim/XII/2024 ini dikerjakan oleh penyedia jasa CV Gegeh Usaha Mehuli dengan nilai kontrak Rp347.955.427. Ironisnya, meski anggarannya cukup besar, volume pekerjaan tidak dicantumkan pada papan informasi proyek.
Sejumlah warga mengaku kecewa karena kondisi jalan sudah mengalami kerusakan parah padahal belum genap setahun selesai dibangun.
“Kelihatan jelas jalan ini cepat rusak. Aneh sekali, papan anggaran tidak mencantumkan volume pekerjaan. Warga jadi bertanya-tanya, uang ratusan juta ini larinya ke mana,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan ini juga sampai ke pihak konsultan proyek. Alan, konsultan yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, membenarkan adanya keluhan warga.
“Pelaksananya memang Patur atau H. Yayat. Saya coba hubungi dulu beliau untuk klarifikasi,” katanya.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pelaksana proyek Patur alias H. Yayat belum memberikan jawaban. Upaya konfirmasi langsung ke rumahnya juga belum membuahkan hasil.
“Saya sudah menunggu responnya, bahkan coba datangi ke rumahnya malam ini. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” tambah Alan.
Kondisi ini membuat warga semakin mempertanyakan kualitas pengerjaan dan transparansi proyek yang menggunakan dana publik. Jalan yang seharusnya menopang akses pendidikan ke MIS Islamiyah justru menimbulkan masalah baru.
Hingga Jumat (19/9/2025) siang, pihak pelaksana belum memberikan klarifikasi resmi. Masyarakat berharap instansi terkait turun tangan memeriksa pekerjaan yang dinilai asal-asalan dan merugikan warga.
Tail: Kasus ini menambah daftar panjang dugaan lemahnya pengawasan proyek infrastruktur di daerah. Dengan nilai hampir Rp350 juta, publik menuntut transparansi sekaligus jaminan mutu, agar jalan yang seharusnya membantu mobilitas warga tidak justru menjadi beban baru.
Editor :Tim Sigapnews
