Fiskal Sumbar Masih Lemah, Gubernur dan DJP Bahas Solusi Pajak di Istana

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG – Suasana di Istana Gubernur Sumatera Barat, Jumat (1/8/2025) kemarin, tampak lebih sibuk dari biasanya. Sejumlah pejabat tinggi, baik dari pemerintah provinsi maupun Direktorat Jenderal Pajak, berkumpul dalam sebuah forum dialog strategis. Sorotan utama: kondisi fiskal daerah yang masih belum mandiri dan upaya peningkatan penerimaan pajak sebagai tulang punggung pembangunan.

Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, duduk berdampingan dengan Kepala Kanwil DJP Sumbar-Jambi, Arif Mahmudin Zuhri, dalam forum yang berlangsung hangat namun serius. Di hadapan para kepala KPP, kepala OPD, dan jajaran administrator DJP, keduanya mengupas berbagai isu penting: mulai dari rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio pajak, hingga ancaman stagnasi pembangunan jika fiskal daerah tak segera diperkuat.

"Kami mencatat, rasio kemandirian fiskal Sumatera Barat masih di kisaran 6 sampai 11 persen. Angka ini sangat rendah. Jika ke depan pemerintah pusat memperketat aturan fiskal, bisa jadi pembangunan di daerah kita akan melambat," ujar Arif Mahmudin Zuhri dalam pemaparannya.

Menurutnya, sinergi pusat dan daerah menjadi krusial, bukan hanya dalam hal pemungutan pajak, tetapi juga berbagi data dan membangun pemahaman bersama antar lembaga.

Buya Mahyeldi merespons cepat. Ia mengakui pentingnya peningkatan penerimaan pajak, apalagi mengingat hampir seluruh pembangunan dibiayai dari sana.

"Kalau negara ini kuat, itu karena pajaknya kuat. Tahun 2024 lalu, capaian pajak di wilayah kita sudah melampaui target, dan Sumbar menyumbang sekitar Rp6 triliun. Tapi tentu masih banyak potensi yang bisa kita dorong bersama," ungkapnya dengan nada optimistis.

Ia juga meminta agar data rasio kemandirian fiskal tiap daerah dibuka secara transparan, dan disampaikan langsung ke kepala daerah serta DPRD masing-masing.

"Supaya saat menyusun program dan anggaran, mereka tahu batas kemampuan fiskal kita. Jangan asal bikin kegiatan tanpa dasar yang kuat," tegasnya.

Dialog ini bukan sekadar seremonial. Diskusi berlangsung dua arah, dengan masukan dan pertanyaan dari peserta. Di akhir forum, semangat kolaborasi kembali ditegaskan. Buya Mahyeldi mengajak Ditjen Pajak tak hanya berbagi data, tapi juga berbagi ilmu.

"Transfer knowledge sangat penting. Jangan cuma data yang dikirim, tapi juga bagaimana memaksimalkan pemungutan pajak dengan cara-cara yang efektif dan adil," katanya.

Sebagai penutup acara, Kanwil DJP Sumbar Jambi menyerahkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayer’s Charter) kepada Gubernur Buya Mahyeldi. Sebuah simbol yang mengingatkan bahwa kekuatan pembangunan negeri ini bertumpu pada kepatuhan dan kesadaran fiskal setiap warganya.

Dengan semangat yang dibangun dalam forum ini, pemerintah pusat dan daerah berharap bisa melangkah lebih solid menuju kemandirian fiskal yang sejati.