DPRD Sangihe Kritik PLN Tak Profesional, Ancaman Lapor ke Pusat
Rapat Dengar Pendapat yang Digelar DPRD Bersama Pihak PLN
KEPULAUAN SANGIHE - Suasana memanas mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan PT PLN Sangihe, Senin (7/7/2025).
Dalam forum resmi yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Anggota DPRD dari Partai Gerindra, Fri Jhon Sampakang, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja PLN yang dinilainya tidak profesional dan sarat nepotisme.
RDP ini diprakarsai oleh Komisi II DPRD Sangihe sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi di berbagai wilayah Sangihe.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Max Pangimangen, dan menghadirkan tiga Asisten Manajer PT PLN Sangihe serta mitra teknis terkait.
“Langkah dengar pendapat ini sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat Sangihe tentang pemadaman yang sering terjadi,” tegas Max.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi mesin pembangkit yang sudah tua dan cuaca ekstrem yang menyebabkan pohon tumbang di jalur distribusi menjadi dua faktor utama penyebab pemadaman. Namun, ia berharap transparansi PLN bisa membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Namun berbeda dari nada moderat Max, Fri Jhon Sampakang memilih sikap tegas.
“Kalau profesional, tentu semua kinerja PLN untuk memperbaiki akan bagus. Tapi karena tidak bagus dan ada nepotisme, kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kinerja PLN,” cetus Fri Jhon dengan nada tinggi.
Ia juga mengkritisi struktur pengelolaan listrik di Sangihe yang menurutnya rumit karena melibatkan PT Nusantara Power dan PT Nusa Daya sebagai pelaksana di atas PLN.
“Otomatis PLN tidak bisa mengkritik perusahaan tersebut karena mereka pelaksana operasional,” jelasnya.
Fri Jhon mendesak agar pengawasan terhadap PLN, konsorsium, dan tenaga kontrak terus diperketat, mengingat pentingnya keandalan listrik bagi kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal.
“Percuma kita koreksi PLN Sangihe di sini. Tapi kita bisa ke pusat dan memberi masukan jika PLN di Sangihe tidak bekerja dengan baik,” pungkasnya.
Kritik tajam dari DPRD menjadi sinyal keras bahwa toleransi publik terhadap pemadaman listrik telah mencapai batas. Jika PLN dan mitra pengelola sistem kelistrikan tidak segera berbenah, tekanan politik hingga ke pusat bisa menjadi konsekuensi serius ke depannya.
Editor :Tim Sigapnews
